. Tersambungnya jalan tol Trans Jawa dari Merak sampai Surabaya, meski sebagian masih bersifat fungsional, telah mendatangkan suka cita bagi para pemudik Lebaran 2018 beberapa waktu lalu. Kemacetan dan kepadatan yang masih terjadi masih dalam ambang kewajaran, mengingat volume kendaraan yang meningkat.
Mudik yang sebelumnya harus ditempuh berjam-jam bahkan berhari-hari, kini tinggallah cerita masa lalu. Bahkan ke depan manakala semua ruas jalan tol sudah operasional, waktu tempuhnya akan lebih cepat lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan resminya, Rabu (5/12).
Namun, jelas Arief, tidak pernah dipikirkan dampak negatif terhadap masyarakat yang memiliki aktivitas di jalan di pesisir selatan Jawa (Daendles) atau Jalur Pantura seperti usahawan dan pegiat ekonomi kerakyatan di sepanjang jalan itu.
"Mereka tidak lagi kecipratan rezeki tahunan dari arus mudik. Ataupun aktivitas transportasi sehari-hari yang melalui jalan raya di sepanjang Pantura," sebut dia.
Data Kajian oleh Bank Indonesia perwakilan Cirebon menunjukkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, semenjak dibukanya ruas jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali), beberapa bidang usaha pada Jalur Pantura telah mengalami penurunan bahkan kebangkrutan.
Misalnya, hampir 70 persen restoran tutup, hampir 30 persen warung kecil mengalami penurunan pendapatan, dan 70 persen SPBU mengalami penurunan omzet. Dan dampaknya adalah terjadi banyak PHK serta pengangguran serta peningkatan kemiskinan masyarakat di jalur Pantura.
"Dan akan juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di jalur Pantura yang melewati provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, manakala jalan tol Trans Jawa telah beroperasi secara penuh," ujar Arief.
Dengan munculnya jalan tol Trans Jawa, akan terjadi perubahan pola pertumbuhan kawasan, baik secara alami maupun terpaksa. Bangkrutnya beberapa bidang usaha sepanjang jalur Pantura.
Sebagai catatan, pembangunan jalan tol Trans Jawa lebih banyak saat ini dibangun dan dikelola oleh perusahaan asing dan swasta nasional serta BUMN yang memiliki penguasaan penuh selama puluhan tahun untuk memungut biaya tarif tol yang tentu saja tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di Pantura.
Begitu juga terkait pemberian izin usaha di area jalan tol untuk mendirikan usaha rest area sebagai salah satu pemasukan usaha pengelolaan jalan tol, juga dikuasai oleh pengelola jalan tol sehingga kawasan sekitar akses jalan tol akan mudah dikuasai oleh para pemodal skala besar yang sudah barang tentu bermotifkan keuntungan.
Keuntungan para pemodal rest area terjadi dimana pemakai jalan tol tidak bisa sembarangan berhenti, kecuali darurat. atau keluar dari jalan tol (
outramp) yang terdekat, mereka hanya diperbolehkan berhenti di area istirahat (
rest area) yang jadi usaha bisnis bagai pemodal besar dan bukan pengusaha pengusaha kecil menengah yang ada di jalur Pantura selama ini.
Menurut Arief, berbeda Kkoridor jalan raya/jalan negara di Pantura meliputi beberapa kota dan kabupaten di dalam wilayah adminstratif Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Koridor ini selama beberapa dekade telah tumbuh perekonomian masyarakat dengan sangat pesat dengan berporoskan jalan Daendels.
Jelas dia, menyikapi kebangkrutan dan kehancuran ekonomi masyarakat koridor jalan raya di Pantura akibat dampak buruk bagi perekonomian masyarakat, maka Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam 100 hari pemerintahannya akan menjadikan masalah penanggulangan dan ancaman kebangkrutan ekonomi masyarakat di koridor di Pantura menjadi prioritas utama.
Pertama, dengan melakukan kebijakan terhadap perubahan atau revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW yang diperbaharui seyogianya mengubah pola perkembangan
linier menjadi terpusat (
nucleated). Pusat pertumbuhan ini, atau juga sering dikenal sebagai
growth center, dibuat dengan mempertimbangkan akses keluar dan masuk jalan tol Trans Jawa.
Pusat pertumbuhan di kota-kota koridor Pantura yang direncanakan harus bersifat
mixed use (bauran), artinya semua kegiatan ekonomi masyarakat, baik kecil, menengah, maupun besar harus dapat terakomodasi. Demikian juga apabila pusat pertumbuhan dimaksud diperuntukkan bagi kawasan industri, semua skala industri harus terakomodasi.
"Selain kawasan bisnis dan industri, harus pula direncanakan kawasan permukiman yang juga bersifat bauran, untuk berbagai derajat ekonomi masyarakat," ucap Arief.
Kedua, akan lebih memfokuskan pembukaan dan pelebaran jalan negara di Pantura dengan kualitas jalan yang lebih baik dan lebar sehingga mengurai kemacetan serta memiliki penerangan yang baik. Dengan demikian diharapkan akan jauh lebih aman bagi pengguna jalan, sehingga akan menarik bagi pengguna jalan untuk lebih memilih jalan Pantura dibandingkan jalan tol yang harga tarifnya sangat mahal dan tidak banyak memberikan efek penambahan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Ketiga, mengeluarkan peraturan di pusat untuk pemerintah daerah yang harus menjaga jangan sampai kawasan sekitar akses jalan tol, dikuasai oleh para pemodal skala besar yang sudah barang tentu bermotifkan keuntungan.
"Jalan tol Trans Jawa seyogianya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara adil untuk meraih kemakmuran," tutup Arief.
[rus]
