Pemerintah Perancis tidak memiliki rencana untuk memberlakukan keadaan darurat di tengah kerusuhan sipil terburuk yang terjadi di Perancis dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Menteri Dalam Negeri Perancis, Laurent Nunez menegaskan, keadaan darurat adalah salah satu pilihan yang ada.
"Tetapi untuk saat ini (pilihan itu) tidak berada di atas meja," tegasnya pada Senin (3/12).
Nunez membuat komentar ke radio RTL setelah beberapa serikat polisi mendesak pemerintah untuk memberikan kekuatan penegak hukum negara yang lebih besar untuk menahan protes nasional, yang menyebabkan kekacauan dan kehancuran di kota-kota selama akhir pekan kemarin.
Protes pertama kali meletus bulan lalu di pedesaan Perancis. Warga protes karena mereka mengatakan tidak bisa membayar pajak bahan bakar yang lebih tinggi.
Sejak itu gerakan tersebut berubah menjadi teguran yang lebih luas terhadap kebijakan-kebijakan Macron dengan mengusung simbol protes rompi kuning yang mereferensikan pada orang-orang yang aktif dalam industri transportasi.
Ditanya tentang kemungkinan pelarangan demonstrasi protes lebih lanjut, Nunez menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas.
Kami harus mampu menghentikannya, karena ini adalah orang-orang yang bertekad yang akan datang," jelasnya.
Dia mengklaim bahwa beberapa pengunjuk rasa jelas bermaksud untuk membunuh selama protes Sabtu lalu. Dia mengutip perebutan palu dan kelereng baja oleh 412 orang yang ditangkap di dekat monumen peringatan perang ternama Paris, Arc de Triomphe.
[mel]
