Berita

Idrus Marham/RMOL

Hukum

Soal Aliran Suap Di Pilkada Temanggung, Idrus Marham: Tunggu Persidangan!

RABU, 28 NOVEMBER 2018 | 18:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham enggan berkomentar terkait dugaan aliran dana suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 di Pilkada Kabupaten Temanggung 2018.

Aliran tersebut diduga diminta mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kepada pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dimana suami Eni menjadi salah satu peserta Pilkada.

"Lebih baik tunggu di persidangan," ujar Idrus usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (28/11).


Idrus mengaku tidak ingin membuat fakta menjadi bias. Sehingga, dia memilih menunggu persidangan Eni untuk membuktikan dugaan aliran dana tersebut.

"Jadi saya tidak perlu menjelaskan, biarkan mereka semua menjelaskan langsung," kata mantan Sekjen Partai Golkar itu.

Adapun jadwal sidang untuk Eni akan dilangsungkan Kamis besok di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Idrus dan Eni yang bernaung di Partai Golkar merupakan tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Selain keduanya, KPK juga menetapkan Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka selaku pemilik saham Blackgold yang merupakan konsorsium proyek PLTU Riau-1.

Johannes Kotjo disangkakan telah memberikan suap sebesar Rp. 4,5 miliar kepada Eni. Suap tersebut diberikan sebagai jatah memenangkan proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Adapun peran Idrus diduga terlibat dalam suksesi kontrak jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement PLTU Riau-1 kepada pihak konsorsium. Imbalannya, Idrus diduga menerima jatah sebesar 1,5 juta dolar AS dari Johannes Kotjo. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya