Berita

Agus Rahardjo/RMOL

Hukum

Genting, KPK Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Tipikor

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 | 13:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) terkait Tipikor.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan bahwa Perppu itu nantinya akan menjadi perubahan terhadap UU 31/1999 tentang Tipikor yang selama ini berlaku.

"Ada hal penting sangat mendesak, genting, darurat, perlu segera diwujudkan, yaitu perubahan UU Tipikor," ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/11).


Agus menyebut Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi darurat korupsi. Salah satunya, paling banyak terjangkit virus korupsi ini adalah kepala daerah.

Bahkan, Agus berkelakar jika kondisi darurat korupsi ini berlanjut dan sumber daya milik KPK memadai, bukan tidak mungkin penangkapan melalu OTT terjadi setiap hari.

"Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan OTT tiap hari bisa," tukasnya. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya