Komisi III DPR: Bagaimana Cara KPU Ngontrol Orang Gila

Komisi III DPR mempertanyakan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan hak pilih kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Pemilu 2019.

"Dalam hukum positif saja orang gila nggak bisa dijerat, tapi KPU punya dasar sendiri, gimana?" ujar  Ketua Komisi III DPR RI, Kahar Muzakir di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/11).

KPU berdalil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XIII/2015 mengakomodir ODGJ untuk tetap bisa memiliki hak pilih.

"Saya sangat tidak ngerti itu bagaimana cara ngontrolnya, orang gangguan jiwa kan nggak bisa mikir," imbuhnya.[wid]