Almuzamil Yusuf: Pemilik Sepeda Motor Kebanyakan Saudara Kita Yang Ekonominya Lemah

Kader PKS ini adalah salah se­orang yang ikut menelurkan janji kampanye rancangan undang-undang penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup. Apa saja alasan PKS hingga men­janjikan hal itu. Berikut penuturan Almuzamil Yusuf;

Bagian mana saja pajak yang akan dihapus?
Pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan ber­motor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan SIM adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.

Alasannya apa PKS merencana­kan kebijakan tersebut?

Alasannya apa PKS merencana­kan kebijakan tersebut?
Sebagian besar sepeda motor itu dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya. Saudara-saudara kita ini adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah. Jadi penghapusan pajak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik 105 juta sepeda motor ini.

Kajian PKS apa sehingga punya rencana demikian?
Begini lho, pemerintah itu sudah membebaskan tax amnesti, tanggal 21 lalu tax properti mewah yang dipotong. Kemudian asing sudah boleh masuk yang sebelumnya 24 usaha masyarakat dan salah satunya boleh asing. Lalu tol dibuat untuk roda empat padahal tol itu kan pa­jak. Sedangkan roda dua tidak ada. Kenapa roda dua makanya kami jelaskan apa jangan-jangan daya beli masyarakat menurun, motor sudah menjadi alat produksi desa dan kota, motor telah menjadi alternatif trans­portasi.

Sementara kereta di dalam kota Jakarta itu 7 juta per pekannya. Gojek sudah 15 juta per pekan. Tanpa membangun infrastruktur pemerintah sudah membuat alternatif transportasi publik yang menyertakan publik dan memberikan penghasilan kepada publik.

Regulasinya bentuknya apa?
Ya, lex spesialislah. Kalau un­dang-undang itu kan lex spesialis. Sedangkan lex spesialis itu aturan khusus pajak tentang kendaraan mo­tor roda dua dengan ber-cc rendah.

Apakah janji kampanye itu sudah dikoordinasikan dengan kepolisian?
Pembuatan undang-undang kan hak anggota DPR. Jadi seorang anggota DPR bisa mengusulkan apalagi fraksi. Pembahasan undang-undang itu hak anggota DPR. Kalau nanti kami menang di Pemilu 2019 kami akan mengusulkan rencana itu. Toh itu hak ang­gota DPR. Jangankan fraksi satu anggota saja boleh. Jadi kebetulan ini Fraksi PKS.

Kalau fraksi lain tidak setuju bagaimana itu?
Namanya juga ide jadi boleh ada yang setuju ataupun tidak.

Selama ini uang pajak ken­daraan bermotor tidak sedikit yang masuk ke APBD. Lantas PKS tidak khawatir menggangu keuangan pemda?
Ya, kalau itu rata-rata setuju kar­ena untuk pengehematan dan mence­gah kebocoran di pemda. Pasalnya pada saat bersamaan sesungguhnya pemda sedang menyejahterakan masyarakatnya, yaitu dengan tidak membayar pajak.

Jadi nantinya dana itu bisa dia­lihakan masyarakat sebagai alat produksi masyarakat kecil. Listrik naik, bensin naik, tax amnesti besar untuk orang kaya, tax properti yang baru saja diturunkan pemerintah. Jadi itu investasi asing 100 persen untuk 25 jenis perusahaan yang sebelumnya 24. Maka dari itu PKS memberikan insentif untuk masyarakat.

Apakah rencana ini sudah disetujui kepala daerah yang diusung PKS menginggat jika rencana ini terlaksana bisa menggangu keuangan daerah?
Ya tentu kepala daerah dari PKS nurut dengan sikap yang kami sam­paikan. Mereka akan berjuang den­gan apa yang kami sampaikan. Kami mengusul­kan rencana itu di pusat maka kepala daerah mana pun jika sudah bicara undang-undang mereka harus taat.

Jadi PKS ataupun bukan kalau sudah bicara undang-undang ya harus nurut. Namun kalau kepala daerah yang kami usung tentu saja kewajiban moral untuk setuju kebi­jakan kami.

Namun kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah cara PKS tak sejalan dengan peradaban. Di Singapura justru saat ini mener­apkan pajak tinggi sehingga bisa meminimalisir jumlah kendaraan. Bagaimana itu?
Ya cara lain suruh cari saja yang lain. Namanya juga pemikiran ber­beda. Suruh Fahri cari cara lain.

Tidak ada rencana PKS mengi­kuti cara Fahri?
PKS harus kaya gitu? Suruh dia saja cari cara lain.

Adakah dasar politik di kebi­jakan PKS ini?
Ya partai kan berbasis program. Daripada bicara sontoloyo, gen­deruwo, dan lain-lain, lebih baik berbasis program. Kalau partai tidak berbasis program untuk menarik simpatik masyarakat lantas mau dikasih ke siapa. Jadi partai itu kan untuk masyarakat tapi berbasis program. ***