Sikap Bahlil Bela UMKM Cermin Keberpihakan Pada Rakyat

Sikap Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia memprotes kebijakan relaksasi pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan upaya penyelamatan ekonomi negara sekaligus pembelaaan yang nyata terhadap UMKM.

"Sikap Bahlil ini cermin keberpihakan pada rakyat," kata Wakil Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta, Sutia Budi, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 23/11).

Menurut Sutia Budi, yang juga Koordinator Nasional Jaringan Matahari (JM)​, paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution telah menjadi Kebijakan yang menyakitkan rakyat.

Terlebih, kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) bertentangan dengan Pancasila dan mengangkangi Nawacita.

"Kebijakan relaksasi pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang memberikan peluang besar bagi investor asing untuk menguasai 100 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini kebijakan macam apa ini?" tegas Budi.

Pendukung militan Jokowi ini juga mengingatkan bahwa sejarah krisis ekonomi Indonesia yang terjadi 1998 telah memberikan pelajaran berharga bahwa UMKM adalah benteng kokoh ekonomi negara.

"Ekonomi kerakyatan yang merupakan implementasi dari nilai-nilai ekonomi Pancasila menjadi urat nadi perekonomian kita. Masa mau kita hancurkan?" demikian Budi. [ian]