Infrastruktur Teknologi Informasi KPU Harus Diperkuat

. Pemilu serentak yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan digelar pada April 2019 adalah sejarah pertama kepemiluan Indonesia. Penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan akan kerja keras untuk mensukseskan dua agenda nasional itu.

Terlebih soal keamanan transaksi elektronik sebagai salah satu syarat mutlak agar proses perhitungan surat suara bisa berjalan dengan baik.

Terkait dengan hal itu, Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza mengingatkan bahwa potensi serangan siber masih besar terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus yang telah berlangsung, upaya penetration test (pentest) dan cyber attact pernah dialamatkan ke sistem KPU.

"Serangan siber ke situs KPU beberapa waktu lalu itu berasal dari dalam dan luar negeri," kata Izza dalam FGD bertemakan "Penguatan Sistem IT Pemilu dalam rangka Menjaga Keamanan Data Pemilu Tahun 2019" yang digelar oleh Komite Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Pemilu di Gedung Joeang 1945, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (22/11).

Izzul menjelaskan, potensi serangan akan sangat mudah terjadi lantaran jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) jauh lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Apalagi proses input data KPU masih berada di satu server yang sama.

"Apalagi sekarang pemilu kita membengkak, seperti jumlah TPS yang sampai 800 ribu jumlahnya," tuturnya.

Maka dari itu, sistem keamanan di dalam infrastruktur teknologi informasi milik KPU tersebut harus diperkuat sedemikian rupa. Tujuannya jelas untuk meminimalisir serangan siber yang sangat berpotensi dialami oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut dan membuat kinerja KPU terganggu, baik terkena take-down hingga parsing dan manipulasi data.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang Media, Komunikasi dan Informasi PP GMKI, Benardo Sinambela. Dia mengatakan bahwa negara dalam hal ini KPU bisa memberdayakan potensi besar generasi muda Indonesia yang mahir terhadap keamanan sistem informasi tersebut.

"Para pemuda yang mengerti IT dan siber harus direkrut oleh KPU, dan kaum muda jangan diprovokasi oleh info-info yang belum tentu benar," pungkasnya. [rus]