Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyarankan memperpanjang kebijakan ganjil-genap hingga akhir tahun depan untuk mengurangi kemacetan. Alasannya, kebijakan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) baru bisa ditÂerapkan akhir 2019.
Adapun kebijakan ganjil-genap di jalan tol masih diterapkan terus. Namun, BPTJ tengah mengevaluasi kemungkinan perpanjangan ganjil-genap di jalanan DKI Jakarta setelah keÂbijakan tersebut berakhir.
Sebelumnya Pemprov DKI telah memutuskan memperÂpanjang kebijakan ganjil-genap hingga 31 Desember 2018. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2018. Lantas bagaimana kata Kepala BPTJ terkait ini? Berikut penjelasan Kepala BPTJ, Bambang Prihartono kepada Rakyat Merdeka.
Apakah benar sistem keÂbijakan ganjil-genap akan diperpanjang lagi?Saya mau usul. Jadi kan keÂbijakan ganjil-genap itu (dipuÂtuskan) Pak Gubernur Anies Baswedan sampai Desember. Nah, setelah Desember kami tidak punya kebijakan lainnya. Sementara kami lagi menyiapÂkan electronic road pricing alias ERP. Tapi ERP ini kan tidak bisa segera minimal setahun lebih baru kami implementasiÂkan. Oleh karena itu sementara ERP belum dilaksanakan maka BPTJ akan mengusulkan keÂpada Pak Anies agar kebijakan sistem ganjil-genap ini terus dilanjutkan, sembari menunggu kebijakan baru.
Sepanjang ada kekosongan kebijakan dan kekosongan kebiÂjakan nantinya kondisi lalu lintas semakin memburuk. Sekarang saja ada ganjil-genap hanya pagi dan sore kondisinya memburuk dibandingkan waktu ada perheÂlatan Asian Games. Nah kami sudah punya base marking.
Maksudnya base marking?Kondisi lalu lintas di masa Asian Games itu. Jadi energy of asia itu membawa perubahan-perubahan di bidang transporÂtasi. Ya seperti itulah semanÂgatnya.
Usulan kebijakan ganjil-genap itu jangka panjang atau sementara saja?Tidaklah (jangka panjang). Ganjil-genap itu hanya semenÂtara tidak bisa menerus. Jadi hanya untuk setahun dua tahun. Ya, kami kan lagi menyiapkan ERP nanti kalau ERP jadi yasuÂdah ganjil-genap hilang.
Sementara ERP progresnya sudah sampai mana?Ya kami tengah lakukan study-nya. Jadi baru kami lakukan.
Bukannya di depan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan sudah dipasang?Oh itu yang di DKI Jakarta. Jadi ada ring 1, 2, dan 3. Nah BPTJ itu bicara di ring 3. Ring 1 dan ring 2 itu kebijakannya Pemprov DKI.
Ring 3 itu di mana saja?Ring 3 itu nanti di perbatasan. Nah masih study lokasi persisÂnya masih di-study. Tapi kira-kira ada di perbatasan. Misalnya di perbatasan Bekasi, perbatasan Jakarta-Depok, dan perbatasan Jakarta-Tangerang. Jadi di situ (lokasi) kami bekerjanya.
Apakah biayanya hampir sama dengan ring 1?Itu kan tergantung teknologinya tapi yang jelas proyek ini tidak dari APBN. Kami mengÂgunakan dana swasta.
Soal ganjil genap di tol baÂgaimana peningkatannya?Tol itu ada tiga. Tol Jakarta-Cikampek, Tol Bekasi Barat, dan Tol Bekasi Timur. Kemudian di Tol Jagorawi ada di Cibubur kemudian ada di Tol Jakarta-Tangerang itu di pintu Tol Kunciran dua dan Tangerang dua.
Peraturan ganjil-genap kan untuk mengubah masyarakat ke transportasi umum. Transportasi umumnya sudahsiap?Jadi begini kita itu bicara mengedukasi masyarakat mengubah gaya hidup. Karena masyarakat sudah berada di kondisi (gaya hidup) zona nyaÂman menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu kami perlu kebijakan (yang mendorÂong) dari sekarang sambil kami membenahi angkutan massal. Jadi jangan di balik angkutan massal dulu baru didorong. Yang seperti ini tidak bisa, sudah terÂlambat. ***
