Berita

Musni Umar/RMOL

Politik

Gurubesar Sosiologi: Merah Putih Ditulis Kalimat Tauhid Diproses Hukum, Kenapa PKB Boleh?

MINGGU, 11 NOVEMBER 2018 | 13:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bendera baru Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi sorotan karena menggunakan latar merah putih.

Bahkan Muhaimin Iskandar, sang ketum dilaporkan ke Bareskrim Polri.

"Saya juga terkejut tentang latar belakang merah putih dan ada logo PKB. Karena ini menjadi persoalan besar. Bendera merah putih adalah identitas negara kita, jati diri bangsa, dan itu ada undang-undangnya," kata Gurubesar Sosiologi, Prof Musni Umar dalam diskusi publik bertajuk ‘Polemik Merah Putih-Logo PKB’ di D’Hotel, Jakarta, Minggu (11/11).


Rektor Universitas Ibnu Khaldun ini berpendapat, PKB telah memancing kekisruhan di tengah masyarakat dengan bendera barunya tersebut. Meski, lanjut dia, sah-sah saja PKB ingin menggunakan cara apapun untuk menggaet suara publik di Pemilu 2019, hendaknya elegan dan tidak mematik persoalan baru.

"Tujuannya untuk menegaskan bahwa PKB bukan hanya partainya umat Nahdliyyin saja tapi sifatnya nasional. Walaupun begitu, tidak perlu sampai seperti itu apalagi hanya untuk mencari kemenangan Pemilu," tegasnya.

Ia pun membandingkan kasus serupa saat Aksi Bela Islam, beberapa waktu lalu di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, di mana ada seseorang mengibarkan bendera Merah Putih yang terdapat gambar pedang lengkap dengan kalimat tauhid. Pengibaran bendera itu menjadi heboh dan pelakunya sampai diproses hukum.

"Ada latar belakang merah putih ditulis kalimat tauhid, terus kenapa PKB boleh sementara kalimat tauhid tidak boleh. Di satu sisi lain ada tujuan politik sementara sisi lain untuk perjuangan dakwah," pungkasnya.[wid]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya