Berita

Djoko Santoso/Net

Wawancara

WAWANCARA

Djoko Santoso: Perjuangan Itu Kesadaran, Kalau Pak Yusril Mendukung Pak Jokowi, Enggak Apa-apa...

KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 | 09:16 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, menerima tawaran menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Berikut ini tanggapan Djoko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas sikap Yusril tersebut.

Yusril Ihza Mahendra menerima pinangan sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf. Lantas apakah BPN khawatir PBB juga akan mengambil langkah yang sama?
Ya, namanya juga demokrasi jadi boleh-boleh saja. Mau ke sa­na (mendukung Jokowi-Ma'ruf) tidak apa-apa. Sebab yang na­manya demokrasi itu bebas saja (memilih arah dukungan).


Sebelumnya apakah BPN sempat berkomunikasi dengan Yusril?
Pernah saat di pemilu damai beberapa waktu lalu.

Apakah ada pembahasan spesifik yang arahnya menga­jak Yusril untuk bergabung di BPN?
Ngobrol saja, ya saling sapa.

Tidak ada bahasan memi­nang Yusril sebagai kuasa hukum Prabowo-Sandi?
Enggak, enggak (ada)

Apa Anda sempat meminta Yusril sebagai tim advokasi BPN?

Enggak, enggak pernah.

Tapi kalau BPN meminta PBB mendukung Prabowo-Sandi pernah?
Jadi yang namanya perjuan­gan itu kesadaran ya. Kalau kami yang meminta toh belum tentu orang mau juga ya.

Belakangan atmosfer per­tarungan Pemilu 2019 makin terasa. Bagaimana Anda meli­hat itu semua?
Ya, sebelumnya kami mengatakan (Pilpres 2019) sudah semakin dekat. Maka kami harus bekerja paling tidak dua kali li­patlah (kerja kerasnya). Apalagi yang namanya survei kami kalah terus. Nah yang seperti itu ada­lah alarm untuk kami.

Maksudnya dua kali lipat?

Semangat dan kerja kerasnya ya.

Jadi ada survei internal yang kerap Sandiaga bicara­kan itu?
Ya pasti adalah.

Hasil akhir survei internal bagaimana?
Ya, kalau menurut Direktur Komunikasi BPNPak Hasyim Djohohadikusumo selisihnya tidak terlalu besar. Kalau bagi saya survei itu tidak terlalu pent­ing. Terpenting itu kalau kami dibilang kalah, ya kami harus kerja lebih keras lagi.

Kelakar Prabowo soal tam­pang Boyolali berbuntut pan­jang, hingga akhirnya Prabowo meminta maaf. Bagaimana itu?
Jadi itu bahasa interaktif. Terkadang tentara dengan bahasa-bahasa seperti itu adalah bentuk kesayangan. Ya tinggal orang mau mandang dari (sisi) mana. Kalau dari pergaulan ya biasa-biasa saja. Tapi kalo dipolitisir ya...

Jadi ada kesan dipolitisasi?
Ya gitulah kalau menurut saya. Apalagi ini semua tahun politik.

Kabarnya BPN memboikot salah satu stasiun televisi swasta, apa benar itu?
Lebih jelasnya saya tegas­kan beberapa waktu lalu saya mengambil keputusan untuk memboikot Metro TV.

Kenapa demikian?
Karena merugikan tim saya. Tidak sehat sedang talkshow ada media sosial ditukil menurut pendapat A dan B seperti ini. Hal ini merugikan (kami).

Maksudnya tidak seimbang?
Ya jelaslah. (Kalian) tahu sendiri Metro TV seperti apa.

Kontennya yang Anda mak­sud?
Ya jelas, (harusnya) Metro TV diajari sudah paham sendiri. Kalau saya hitam putih saja.

Sampai kapan?
Sampai waktu ditentukan kemudian.

Syaratnya agar tak diboikot lagi bagaimana?

Saya tidak tahu, yang jelas dia (Metro TV) senang-senang saja diboikot.

Ada permintaan maaf dari Metro ke BPN?

Belum ada.

Hal ini apa sudah dikomu­nikasikan ke Prabowo?
Itu si wewenang saya. Kalau lapor sudah. Saya yang ambil tanggung jawab dan ambil kepu­tusan. ***

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya