Berita

Djoko Santoso/Net

Wawancara

WAWANCARA

Djoko Santoso: Perjuangan Itu Kesadaran, Kalau Pak Yusril Mendukung Pak Jokowi, Enggak Apa-apa...

KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 | 09:16 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, menerima tawaran menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Berikut ini tanggapan Djoko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas sikap Yusril tersebut.

Yusril Ihza Mahendra menerima pinangan sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf. Lantas apakah BPN khawatir PBB juga akan mengambil langkah yang sama?
Ya, namanya juga demokrasi jadi boleh-boleh saja. Mau ke sa­na (mendukung Jokowi-Ma'ruf) tidak apa-apa. Sebab yang na­manya demokrasi itu bebas saja (memilih arah dukungan).

Sebelumnya apakah BPN sempat berkomunikasi dengan Yusril?

Sebelumnya apakah BPN sempat berkomunikasi dengan Yusril?
Pernah saat di pemilu damai beberapa waktu lalu.

Apakah ada pembahasan spesifik yang arahnya menga­jak Yusril untuk bergabung di BPN?
Ngobrol saja, ya saling sapa.

Tidak ada bahasan memi­nang Yusril sebagai kuasa hukum Prabowo-Sandi?
Enggak, enggak (ada)

Apa Anda sempat meminta Yusril sebagai tim advokasi BPN?

Enggak, enggak pernah.

Tapi kalau BPN meminta PBB mendukung Prabowo-Sandi pernah?
Jadi yang namanya perjuan­gan itu kesadaran ya. Kalau kami yang meminta toh belum tentu orang mau juga ya.

Belakangan atmosfer per­tarungan Pemilu 2019 makin terasa. Bagaimana Anda meli­hat itu semua?
Ya, sebelumnya kami mengatakan (Pilpres 2019) sudah semakin dekat. Maka kami harus bekerja paling tidak dua kali li­patlah (kerja kerasnya). Apalagi yang namanya survei kami kalah terus. Nah yang seperti itu ada­lah alarm untuk kami.

Maksudnya dua kali lipat?

Semangat dan kerja kerasnya ya.

Jadi ada survei internal yang kerap Sandiaga bicara­kan itu?
Ya pasti adalah.

Hasil akhir survei internal bagaimana?
Ya, kalau menurut Direktur Komunikasi BPNPak Hasyim Djohohadikusumo selisihnya tidak terlalu besar. Kalau bagi saya survei itu tidak terlalu pent­ing. Terpenting itu kalau kami dibilang kalah, ya kami harus kerja lebih keras lagi.

Kelakar Prabowo soal tam­pang Boyolali berbuntut pan­jang, hingga akhirnya Prabowo meminta maaf. Bagaimana itu?
Jadi itu bahasa interaktif. Terkadang tentara dengan bahasa-bahasa seperti itu adalah bentuk kesayangan. Ya tinggal orang mau mandang dari (sisi) mana. Kalau dari pergaulan ya biasa-biasa saja. Tapi kalo dipolitisir ya...

Jadi ada kesan dipolitisasi?
Ya gitulah kalau menurut saya. Apalagi ini semua tahun politik.

Kabarnya BPN memboikot salah satu stasiun televisi swasta, apa benar itu?
Lebih jelasnya saya tegas­kan beberapa waktu lalu saya mengambil keputusan untuk memboikot Metro TV.

Kenapa demikian?
Karena merugikan tim saya. Tidak sehat sedang talkshow ada media sosial ditukil menurut pendapat A dan B seperti ini. Hal ini merugikan (kami).

Maksudnya tidak seimbang?
Ya jelaslah. (Kalian) tahu sendiri Metro TV seperti apa.

Kontennya yang Anda mak­sud?
Ya jelas, (harusnya) Metro TV diajari sudah paham sendiri. Kalau saya hitam putih saja.

Sampai kapan?
Sampai waktu ditentukan kemudian.

Syaratnya agar tak diboikot lagi bagaimana?

Saya tidak tahu, yang jelas dia (Metro TV) senang-senang saja diboikot.

Ada permintaan maaf dari Metro ke BPN?

Belum ada.

Hal ini apa sudah dikomu­nikasikan ke Prabowo?
Itu si wewenang saya. Kalau lapor sudah. Saya yang ambil tanggung jawab dan ambil kepu­tusan. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya