Berita

Foto: MAP

Dunia

Jelang Pertemuan Jenewa, Menlu Maroko Bertemu Presiden Mauritania

SENIN, 05 NOVEMBER 2018 | 09:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, hari Jumat lalu (2/11) diterima Presiden Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, di Istana Negara di  Nouakchott.

Dalam pertemuan itu, Menlu Bourita membawa pesan khusus dari Raja Muhammad VI.

Dalam pernyataan bersama di akhir pertemuan, Menlu Bourita mengatakan pesan khusus yang dibawanya dalam pertemuan dengan Presiden Abdel Aziz terkait dengan hubungan bilateral kedua negara dan situasi di kawasan.


Kedua kepala negara, sebutnya, memiliki keinginan yang sama untuk meningkatkan hubungan kedua negara ke level yang sepantasnya. Terlebih, Maroko dan Mauritania adalah dua negara yang memiliki hubungan kuat sejak lama dan masyarakat kedua negara merupakan saudara.

Kunjungan Menlu Bourita menyusul Resolusi 2440 Dewan Keamanan PBB mengenai sengketa Sahara Barat. Dalam Resolusi 2440 Polisario, Aljazair dan Mauritania diminta untuk memberikan respon positif untuk berpartisipasi dalam pertemuan di Jenewa tanggal 5 dan 6 Desember mendatang.

Sengketa Sahara Barat dipicu oleh klaim Polisario atas wilayah Sahara di selatan Maroko. Polisario didirikan pada tahun 1973 di Kamp Tindouf, Aljazair. Awalnya milisi bersenjata ini berjuang bahu membahu untuk membebaskan Sahara dari kolonialisasi Spanyol.

Pada November 1975, menyusul krisis di dalam negeri, Spanyol memutuskan untuk menarik diri dari Sahara. Kepergiaan Spanyol ini diikuti klaim Mauritania juga Polisario yang didukung Aljazair atas sebagian wilayah yang ditinggalkan itu.

Pada tahun 1979, Mauritania memutuskan untuk mencabut klaimnya atas tanah yang dipersengketakan. Adapun Polisario yang dipengaruhi dan dilindungi serta dipersenjatai Aljazair mempertahankan klaimnya. Pertempuran antara Maroko melawan Polisario yang didukung Aljazair berlangsung hingga gencatan senjata di tahun 1991.

Wilayah yang dikenal sebagai Sahara Barat adalah milik Maroko jauh sebelum Perjanjian Fez 1912 ditandatangani antara Maroko, Prancis dan Spanyol. Dalam perjanjian itu, Prancis menjadi pelindung silayah utara Maroko. Sementara Spanyol menduduki wilayah selatan Maroko dan dua kantong di utara di sisi Mediterania. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya