Sektor transportasi memegang peranan besar dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan transportasi yang handal tidak lepas dari perilaku tertib para pengguna, operator maupun regulator.
Indonesia patut berbangga karena Gallup Law and Order telah menempatkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara teraman di dunia.
"Sebuah capaian yang membanggakan kita semuanya yang harus kita jaga dan kita pertahankan," kata Presiden Jokowi Juli lalu di Istora Senayan, Jakarta. Presiden juga menekankan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh elemen bangsa.
Pencapaian itu tidak membuat Kementerian Perhubungan selaku regulator sektor transportasi berpuas diri. Momentum ini justru menjadi refleksi pembenahan pelayanan transportasi, khususnya transportasi darat.
"Bersamaan dengan kita menertibkan, kita akan bersama mencarikan pola dan cara agar bus-bus ini menjadi baik," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada saat melakukan sidak di terminal Tirtonadi Solo Juli lalu.
Menhub pun mengakui bahwa industri bus saat ini masih dalam tekanan karena kompetisi dengan angkutan yang lain. Karenanya selain menertibkan bus-bus yang bermasalah, pihaknya juga akan mencari cara agar bus-bus ini menjadi lebih baik.
"Saya minta kepala terminal dan Direktur di Ditjen Perhubungan Darat mengevaluasi, bagaimana cara melakukan pengawasan secara efektif dan membuat suatu mekanisme pengawasan kepada perusahaan bus agar menjadi lebih baik," ujar Menhub.
Hal ini selaras dengan kegiatan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib yang dilaksanakan di kota Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu (27/10).
Acara yang dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto ini membahas program-program lintas kementerian dan lembaga yang mengajak masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Tertib. Acara ini digelar sebagai bagian dari Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 2018 yang berlangsung pada 26-28 Oktober 2018.
Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Direktur Prasarana Perhubungan Darat, Chandra Irawan menyatakan bahwa masyarakat banyak yang belum tertib jika berbicara mengenai penggunaan fasilitas publik.
"Kami fokus di terminal karena masih banyak penumpang maupun driver yang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai misalnya tempat parkir atau bus yang ngetem atau masyarakat yang menunggu bus tidak di ruang tunggu yang disediakan," buka Chandra dalam paparannya.
Dari perilaku masyarakat yang awalnya dinilai belum tertib, kemudian disediakan sarana dan prasarana penunjang ketertiban yang akan memaksa masyarakat untuk berperilaku tertib. Dari sinilah nantinya diharapkan akan perlahan muncul budaya tertib di masyarakat Indonesia.
"Untuk menunjang ketertiban ini ada beberapa program yang dikerjakan yaitu prasarana sterilisasi di 51 terminal, penyediaan prasarana
sky bridge, penyediaan Bus Rapid Trans (BRT) sebanyak 1.918 unit, pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) di 19 kota, serta penyediaan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di 49 lokasi," jelas Chandra menjabarkan program kelompok kerja V di Gerakan Indonesia Tertib ini.
Mengenai sistem zonasi untuk sterilisasi terminal, ditargetkan pada 2019 sudah dapat diterapkan di 103 terminal.
"Ini jumlahnya akan meningkat terus termasuk
sky bridge yang ada di Solo. Di mana terminal Tirtonadi Solo itu nantinya jadi penghubung dengan stasiun kereta api yang berguna untuk kemudahan dan kenyamanan sehingga keterpaduan antar moda lebih mudah," kata Chandra.
Pembagian zonasi ini nantinya akan dilakukan pembagian zona- zona tertentu di dalam terminal sebagai bagian dari rencana fasilitas. Zona 1 diperuntukkan bagi penumpang yang sudah memiliki tiket, sementara zona 2 untuk penumpang yang belum bertiket, dan ada pula zona perpindahan maupun zona pengendapan. Manfaat dibangunnya pagar zonasi ini untuk ketertiban, keamanan, dan kenyamanan penggunaan jasa di terminal.
Menurut Wiranto saat ini Indonesia masih dalam proses menuju masyarakat tertib. Meski demikian, tambahnya, perkembangannya pasti membaik dan ada peningkatan dari tahun ke tahun.
Wiranto saat bertindak sebagai
keynote speaker sekaligus membuka acara Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib itu juga menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dimana hukum merupakan bagian dari kehidupan nasional.
"Hukum merupakan kesepakatan kolektif dari sekelompok manusia, kalau ditaati maka sekelompok manusia itu akan teratur dan pasti. Masyarakat yang tertib ini akan mewujudkan keteraturan dalam kehidupan," tambah Wiranto.
[***]
