. Empat tahun Kabinet Kerja, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Infrastruktur menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global.
Sejak tahun 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif, yakni pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran infrastruktur terus meningkat dari Rp 155 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp 410 triliun pada tahun 2018.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) tahun 2018, Indeks Daya Saing Global Indonesia berada pada peringkat 45 atau naik dua peringkat dari tahun 2017 yang berada di peringkat 47 dari 140 negara.
"Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan infrastruktur masih sangat besar. Pemerintah menargetkan daya saing Indonesia bisa berada pada peringkat ke-40. Pada tahun 2019, fokus Pemerintah pada pengembangan SDM Indonesia, dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur," jelas Menteri Basuki dalam jumpa pers "4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla" yang turut dihadiri sejumlah menteri di Jakarta, Selasa (23/10).
Pembangunan berbagai infrastruktur oleh Kementerian PUPR untuk mewujudkan kemandirian infrastruktur. Dalam bidang jalan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km termasuk jalan di perbatasan Papua, Kalimantan, dan NTT. Kemudian telah dibangun jalan tol baru sepanjang 941 km dengan target akhir 2019 mencapai 1.852 km. Selain membangun jembatan bentang panjang, Kementerian PUPR juga membangun jembatan gantung yang menghubungkan antar desa.
Dalam mendukung ketahanan air dan pangan, target pembangunn 65 bendungan, tahun 2018 sebanyak 8 bendungan telah rampung yakni Bendungan Paya Seunara dan Rajui di Aceh, Jatigede di Jabar, Bajulmati dan Nipah Jatim, Titab di Bali, Teritip di Balikpapan, Raknamo dan Tanju di NTB. Bendungan lainnya akan selesai bertahap hingga tahun 2023.
Pembangunan 65 bendungan akan menambah layanan irigasi waduk sebanyak 160.000 hektare, kapasitas tampung 2,11 miliar m3, tersedia air baku sebanyak 3,02 m3/detik dan menghasilkan potensi energi sebesar 145 MW.
"Terdapat lima aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yakni benih, pupuk, tanah, penyuluhan, dan air. Apapun yang dilakukan dalam pertanian tanpa air tidak akan terwujud. Karena itu kita bangun bendungan, embung dan jaringan irigasi," kata Menteri Basuki.
Tercatat sejak 2015 hingga 2018 Kementerian PUPR telah membangun jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektare dan merehabilitasi 2.319.693 heltare. Sementara embung yang selesai dibangun sebanyak 949 embung dari target 1.088 embung hingga tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian keterangan resmi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.
[rus/***]
