Pengelolaan asuransi usaha tani padi (AUTP) oleh PT Asuransi Jasindo (Persero) disorot. Pasalnya, terjadi kelebihan pembayaran bantuan premi yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Terdapat 123 data polis AUTP rangkap yang diterbitkan PT Asuransi Jasindo (Persero) sehingga terjadi kelebihan pembayaran bantuan premi oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp 636,48 juta," demikian tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kasus lainnya penerbitan polis seluas 7.569,51 hektare pada tahun 2016 oleh Jasindo Cabang Solo. Penerbitan polis ini tidak didukung peserta definitif dan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
"Akibatnya, pemberian bantuan premi AUTP tidak tepat sasaran, dan terdapat kelebihan pembayaran bantuan premi 80% kepada PT Asuransi Jasindo sebesar Rp 1,09 miliar," masih tertulis dalam laporan tersebut.
Dalam pemeriksaan BPK yang bertujuan menilai efektivitas pengelolaan AUTP pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi ini disebutkan memang kegiatan pengelolaan AUTP pada tahun 2016 dan 2017 sudah efektif.
Jasindo telah memiliki struktur organisasi dan standar operasional prosedur melakukan kegiatan akseptasi dan klaim AUTP, yaitu Keputusan Direksi Nomor 12.DMA/III/2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Standar Operasional Asuransi Pertanian dan Mikro. Selain juga sudah dilakukan koordinasi dengan dinas pertanian kabupaten/kota dalam melakukan sosialisasi, pendataan dan pendaftaran petani sebagai peserta AUTP.
"Namun dua temuan (di atas) menjadi pokok-pokok hasil pemeriksaan kinerja yang perlu mendapat perhatian," demikian laporan BPK.
[dem]
