Delapan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyebabnya, adanya akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut tiga akun terbesar yang memengaruhi kewajaran penyajian adalah akun aset tetap pada lima kementerian/lembaga seperti penyajian saldo aset tetap, termasuk yang tidak dapat ditelusuri atau belum jelas keberadaannnya. Disamping pencatatan atas aset tetap serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak akurat.
Temuan BPK ini termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018. Sementara akun aset lancar di empat kementerian/lembaga ditemukan terdapat selisih transfer keluar dan transfer masuk persedian antar satuan kerja yang tidak dapat dijelaskan dan persedian berupa kapal hasil pengadaan dicatat tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan.
Untuk akun belanja di tiga kementerian/lembaga, realisasi belanja tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan diragukan validitasnya, terindikasi tidak riil serta tidak dapat ditelusuri bukti pertanggungjawabannya.
Dalam ringkasan eksekutif IHPS I tahun 2018, BPK telah memeriksa 86 LKKL dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2017. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada 79 LKKL dan LKBUN. Adapun opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada enam LKKL.
Enam LKKL yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Penyiaran Publik RRI, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penyiaran Publik TVRI.
Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), BPK mengganjar opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Walau opini WTP yang diperoleh LKKL-LKBUN sebanyak 91%, angka ini masih di bawah target sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi. Indeks opini atas capaian tersebut sebesar 3,83 atau di bawah target reformasi keuangan negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,88.
[dem]
