Kepala BNPT Tantang Pemda Ikut Tanggulangi Terorisme

Pemerintah Daerah (Pemda) dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa, memiliki peran vital dalam penanggulangan terorisme. Karena itu, Pemda proaktif dan tidak boleh cuek dengan berbagai dinamika radikalisme dan terorisme yang ada di wilayahnya masing-masing.

Demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius saat memberikan pembekalan strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Pemerintah Untuk Mempercepat Pencapaian Target Kinerja RPJMN Tahun 2015-2019 di gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu (17/10).

Acara diikuti pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) seluruh Indonesia.
"BNPT sangat berkepentingan dengan Pemda dalam penanggulangan terorisme. Kenapa? Karena berbicara terorisme, tidak hanya penegakan hukum, tapi pencegahan juga sangat penting. Di sini peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam menangani isu radikalisme dan terorisme di daerah masing-masing," ujar Suhardi.

"BNPT sangat berkepentingan dengan Pemda dalam penanggulangan terorisme. Kenapa? Karena berbicara terorisme, tidak hanya penegakan hukum, tapi pencegahan juga sangat penting. Di sini peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam menangani isu radikalisme dan terorisme di daerah masing-masing," ujar Suhardi.

Pada kesempatan itu, mantan Kapolda Jabar ini menyampaikan bagaimana cara mengidentifikasi masalah-masalah radikalisme dan terorisme yang ada di wilayah. Pasalnya, para pelaku terorisme, mantan napiter, dan orang yang baru pulang dari daerah konflik seperti Suriah ada di daerah, ada di daerah-daerah.

"Saya menantang Pemda untuk mengambil peran penanggulangan terorisme di wilayahnya secara aktif. BNPT memang harus turun ke lapangan, tapi tolong Pemda juga bisa memberikan akses, seperti akses ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan, supaya mereka terputus dari mata rantai sebelumnya," pinta Suhardi.

Ia memaparkan bahwa mantan napiter butuh kesempatan kedua untuk hidup lebih baik. Tapi saat mereka yang dari dasar hatinya (internal) sudah ingin baik, justru dari faktor eksternalnya yaitu masyarakat malah tidak bisa menerima dan memarijinalkan mereka. Yang terjadi kemudian, mereka kehilangan harapan (hopeless) sehingga berpikir kembali ke jaringan lama.

"Tapi kalau mereka dipantau diberikan akses, dibimbing, dan diingatkan, tentu ada proses pembelajaran kepada mereka. Ini yang kita harapkan peran aktif Pemda, karena mereka ada di daerah," tutur Suhardi.[wid]