Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kubu Prabowo-Sandi Kaget Masih Ada Data 31 Juta Belum Masuk DPT

RABU, 17 OKTOBER 2018 | 18:58 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Sekjen dan petinggi partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur heran masih ada sekitar 31 juta data belum masuk dalam daftar pemilih.

Hal ini diketahui saat sejumlah Sekjen parpol dari koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga uno. Kedatangan mereka ke kantor KPU untuk mempertanyakan informasi dari Kemendagri yang sebelumnya menyebut ada 31 juta penduduk belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Mereka yang hadir yakni Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan anggota tim sukses Prabowo-Sandi dari PAN Abdul Hakam Naja.


Muzani mengaku terkejut dengan data tersebut. Makanya dia minta penjelasan dari informasi yang diberikan Kemendagri.

"Kami datang ke KPU untuk meminta penjelasan. Itu bukan angka kecil," kata Muzani usai bertemu Ketua KPU Arief Budiman dan sejumlah komisioner KPU di kantor KPU, Jakarta, Rabu (17/10).

Muzani meambahkan , penyelenggara bersama peserta pemilu sedang melakukan proses penyisiran terhadap dugaan data ganda 1,1 juta, dari sebelumnya 25 juta data ganda.

Sementara proses penyisiran data ganda dari DPT 185 juta masih berlangsung hingga 15 November 2018 mendatang.

"Kami terkejut, di tengah proses penyisiran muncul data baru. Ini data apa lagi yang 31 juta? Pengurangan atau penambahan dari angka 185 juta," ucap Muzani.

Muzani mempertanyakan apakah DP4 yang sebelumnya diserahkan Kemendagri ke KPU sebagai basis data untuk menentukan DPT masih dapat berubah setelah DPT ditetapkan.

"Ini yang ingin kami mohon penjelasan dari KPU. Kami ingin semua rakyat yang punya hak pilih dapat menggunakannya dan kami tak ingin di pemilu ini ada yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali," pungkasnya. [nes]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya