. Presiden Joko Widodo mengajak pengelola rumah sakit agar dengan kemampuan yang dimiliki untuk secara efektif dan efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara penuh.
"Saya tahu problem yang kemarin urusan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), urusan pembayaran rumah sakit, sehingga mungkin sebulan atau 5 minggu yang lalu, tapi ini sebetulnya urusannya Dirut BPJS tidak sampai Presiden, harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun," kata Jokowi sapaan akrab Kepala Negara.
Demikian disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Inonesia (PERSI), di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (17/10).
Dana itu pun, lanjut Jokowi, masih kurang lagi karena kebutuhannya bukan Rp 4,9 triliun. "Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran itu jelas," tegasnya.
Diakui Jokowi seperti dilansir laman
Setkab, ini sudah problem selama tiga tahun. Namun diakui memang di negara sebesar Indonesia memang tidak mudah.
"Jadi jangan gampang komplain dulu, tidak mudah. Negara kita ini negara besar, jumlah rumah sakitnya ribuan, tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki, 514 kota/kabupaten, 34 provinsi," ujarnya.
Jokowi mengaku sering memarahi Dirut Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dia menilai, ini masalah manajemen dimana negara sebesar kita tidak mudah.
"Artinya, kan Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu," ucapnya.
Menurut Kepala Negara, dirinya setiap hari di lapangan, ke Bandung tidak ngomong sama protokol masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mencek pelayanan kesehatan. Di Papua, di Nabire tidak ada rencana masuk ke RSUD di Nabire.
"Ya saya memang seperti itu. Saya pengen kontrol saya pengen cek, dan suaranya, 'Pak ini utang kita sudah puluhan milyar belum dibayar', ngerti saya. Jadi Pak Dirut rumah sakit tidak usah bicara banyak di media, saya sudah ngerti," kata Jokowi seraya menambahkan, dirinya tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan atau Dirut BPJS karena khawatir justru Dirut RS-nya yang takut.
Jokowi pun mempertanyakan, masa setiap tahun harus dicarikan solusi. "Mestinya sudah rampung lah di Menteri Kesehatan, di Dirut BPJS, urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden. Kalau tahun depan masih diulang, kebangetan," ucap Jokowi.
Politisi PDI Perjuangan ini kembali mengajak seluruh pengelola RS di Tanah Air agar dengan kemampuan yang ada untuk efektif dan efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Kesehatan, Nila F. Moelok, Dirut BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, dan Ketua PERSI, Kuntjoro.
[rus]
