Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (KPSK) Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengkritisi penelusuran Indonesialeaks tentang aliran dana yang tertuang dalam buku merah anak buah importir daging Basuki Hariman.
Menurut Muradi, Indonesialeaks menutup mata bahwa temuan tersebut ada kaitannya dengan politik yang saat ini sedang terjadi. Apalagi dalam temukan Indonesialeaks langsung menunjuk hidung dan sebut nama.
Menurutnya, jika mengacu teori jurnalistik, maka tidak boleh langsung menunjuk hidung dan sebut nama tanpa ada konfirmasi.
"Tidak ada kata-kata diduga menerima atau sebagainya," ujar Muradi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/10).
Muradi juga menilai penelusuran
Indonesialeaks tidak bisa dijadikan pijakan sebuah laporan jurnalistik. Terlebih hasil penelusuran mendahului proses pengadilan dengan menebar opini dan menyebut orang bersalah dalam kasus tersebut.
Ditambah juga
Indonesialeaks sangat tendensius sehingga dipastikan dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu.
"Proses investigasi memang tidak masalah dan bisa dikatakan sesuai jurnalistik yakni bagaimana mencari sumber berita. Tapi pemanfaatan dari hasil investigasi itu yang bisa dikaitkan dengan politik," jelasnya.
Lebih lanjut Muradi mengatakan, dalam kasus dugaan penyobekan barang bukti, Polri juga sudah memberikan hak jawab dengan menyatakan tidak ada penyobekan barang bukti.
Ketua KPK Agus Rahardjo juga menyatakan berdasarkan dari pemeriksaan rekaman closed circuit television (CCTV) tidak menemukan adanya perobekan seperti yang diungkap Indonesialeaks. Oleh karena itu IndonesiaLeaks harus menjelaskan secara transparan atas temuannya tersebut.
"Saya melihat ada upaya
character assassination (pembunuhan karakter) dalam temuan IndonesiaLeaks karena dilakukan tanpa konfirmasi," jelasnya.
[ian]
