Berita

Jokowi/Net

Politik

Timses Jokowi Pastikan Dana Kampanye Berasal Dari Uang Halal

RABU, 17 OKTOBER 2018 | 01:22 WIB | LAPORAN:

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memastikan dana kampanye yang mereka kumpulkan berasal dari uang halal. TKN juga bakal mengumumkan nominal dari isi rekening dana kampanye secara periodik.

Bendahara TKN Jokowi-Amin, Wahyu Sakti Trenggono menjelaskan bahwa pengumuman itu dilakukan demi transparansi dan akuntabilitas keuangan kepada masyarakat penyumbang dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

"Secara periodik akan mengumumkan ke publik total bantuan yang diterima paslon tersebut," katanya dalam konferensi pers di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).


Adapun alokasi dana kampanye yang terkumpul dari masyarakat, menurut dia, akan dipakai untuk manajemen tim pemenangan, alat peraga kampanye, komunikasi politik melalui media cetak, televisi, online dan sosmed serta pergerakan teritorial seluruh elemen pemenangan.

Selain mengumumkan ke publik, ditekankannya audit secara periodik pun akan dilakukan oleh akuntan publik terpercaya.

"Dengan adanya rekening dana kampanye secara resmi tersebut, maka kami mengharapkan agar seluruh bantuan dapat disampaikan secara resmi ke nomor rekening tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bendahara TKN Jokowi-Amin, Rerie Lestari Moerdijat menegaskan, pihaknya tidak sembarangan menerima dana sumbangan.

Pihaknya menyiapkan sebuah sistem yang secara otomatis melakukan proses penyaringan dan penyortiran atas dana yang masuk. Jika ditemukan dana tersebut berasal dari uang haram seperti hasil korupsi dan sebagainya, maka akan langsung dikembalikan ke kas negara.

"(Sebagaimana Pilpres) 2014 lalu tim kampanye mengembalikan dana kampanye ke kas negara, karena sumbangan yang masuk identitas tak dikenal, kami kembalikan. Tim bendahara sudah menyiapkan pelapisan dan software yang akan segera luncurkan. Dana yang masuk bukan dari orang atau perusahaan bermasalah," demikian Rerie. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya