Berita

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin/Net

Politik

Ogah Ikut Kubu Sebelah, Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Akan Lakukan Kampanye Positif

SELASA, 16 OKTOBER 2018 | 17:15 WIB | LAPORAN:

Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres dan Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin berkomitmen tetap menjaga situasi dan kondisi politik selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Salah satu Tim Informasi dan Publikasi TKN Jokowi-Amin, Dwi Badarmanto menjelaskan, untuk menjaga komitmen tersebut pihaknya memastikan akan melakukan kampanye positif. Hal itu guna mengungkap polarisasi masyarakat.

"Kami tidak melakukan kampanye negatif, apalagi kampanye hitam," ujar Dwi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (16/10).


Lanjut politisi Partai Perindo ini, TKN KIK akan menyampaikan semua program yang sudah berhasil diwujudkan Jokowi memimpin pemerintahan. Tidak terkecuali menyampaikan semua program yang rencananya bakalan dijalankan Jokowi-Ma'ruf pada pemerintahan periode tahun 2019-2024 nanti.

"Banyak prestasi dan kinerja Jokowi yang sudah dilakukan. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat," imbuhnya.

Langkah yang diambil TKN Jokowi-Ma'ruf berbanding terbalik dengan seruan pada pidato yang disampaikan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman beberapa waktu yang lalu.

Sohibul mempersilahkan kadernya melakukan kampanye positif sebanyak 80 persen, dan kampanye negatif 20 persen asalkan berdasarkan fakta dan data. Badarmanto menegaskan pihaknya tak bakalan ikut-ikutan menyebarkan kampanye negatif.

"Kampanye negatif itu boleh-boleh saja. Tapi ngapain kita kampanye negatif. Kita berpikir lebih besar. Rakyat yang kita perjuangkan," pungkasnya. [nes]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya