Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Dana IMF Annual Meeting Triliunan, Demokrat: Ironis, Event Semahal Itu Saat Bangsa Berduka

SENIN, 01 OKTOBER 2018 | 09:37 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Duka menyelimuti Kita. Indonesia. Bencana gempa bumi disertai tsunami menerjang Sulawesi Tengah.

Sayangnya, empati pemerintah tampak belum signifikan, terbukti lebih senang menggelontorkan dana triliunan rupiah pada event internasional IMF World Bank di Nusa Dua Bali. Gelaran itu bakal dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 2018

Untuk acara yang hanya 3 hari tersebut akan menguras biaya sekitar 1 Triliun. Adapun rincian biaya terbesar adalah akomodasi yang mencapai Rp569,9 miliar; diikuti makanan dan minuman sebesar Rp190,5 miliar; transportasi sejumlah Rp36,1 miliar; hiburan sebesar Rp57 miliar; dan suvenir senilai Rp90,2 miliar.


"Sungguh fantastis rasanya biaya hiburan, akomodasi, makan minum dan lain-lain harus semahal itu. Pertanyaannya apakah kita harus mengeluarkan biaya sebesar dan sebanyak itu? Hemat saya ini terlalu mewah dan terlalu wah biaya tersebut, untuk sekelas konferensi di negara berkembang seperti Indonesia," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (1/10).

Didi menegaskan, alangkah baiknya jika penyelenggara bisa meninjau dan menghitung kembali besarnya biaya tersebut.

"Saya meyakini kalau dihitung lagi dengan baik, masih banyak bisa dilakukan penghematan-penghematan. Pos-pos anggaran yang tidak penting apalagi mubazir saya yakini bisa dikurangi," tambah Didi.

Ironisnya, sambung Didi, event yang mahal ini akan berlangsung saat bangsa di saat bangsa ini menghadapi bencana besar yang baru saja secara beruntun terjadi gempa Lombok hingga gempa disertai tsunami Sulawesi Tengah.

"Korban pada kedua bencana tersebut ribuan orang baik meninggal dan mengalami luka-luka serius, puluhan ribu lainnya harus kehilangan tempat tinggal. Dan kerugian ditaksir triliunan rupiah. Bukankah kita harus peka dan berempati pada situasi yang ada?" tambah Didi.

Maka, lanjut Didi, alangkah mulianya andai negara bisa mengalihkan sebagian dana ini untuk menolong korban tsunami dan gempa Sulawesi Tengah dan gempa Lombok.

"Dana yang sungguh-sungguh akan sangat bermanfaat bagi ribuan orang yang telah kehilangan segala-galanya, kehilangan anggota keluarga tercinta dan rumah tempat mereka berteduh," sergah Didi.

Didi menegaskan, jikalau pemerintah bersedia melakukan penghematan, diyakininya bahwa pihak-pihak asing yang akan diundang bisa mengerti dan memahami situasi yang ada.

"Katakanlah andai tidak ada bencana alam pun, even dengan anggaran sebesar 1 triliun rupiah itu tampaknya juga kurang tepat, sebab saat ini rakyat masih menghadapi persoalan ekonomi yang tidak kalah pelik, seperti daya beli yang menurun, peningkatan jumlah pengangguran, BBM mahal, listrik mahal, gas mahal dan sederet persoalan pelik lainnya terkait kesejahteraan," demikian Didi. [jto]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya