Jaringan Relawan Prabowo-Sandi (JARPAS) menyesalkan perilaku provokatif yang dilakukan oleh kelompok massa yang mengenakan atribut "PROJO" dan "GOJO" saat kampanye damai Pemilu 2019 di kawasan Tugu Monas Jakarta, Minggu (23/9).
Mereka terlihat memakai atribut "PROJO" dan "GOJO" sambil mengibarkan bendera bertuliskan "PROJO" dan "GOJO" disertai teriakan "Jokowi, Jokowi". Mereka melakukan itu di sebelah kanan dan kiri mobil golf yang dikenderai rombongan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Koordinator Nasional Dewan Pimpinan Nasional JARPAS, Yahdil Abdi Harahap mengatakan, mereka telah melakukan provokasi terhadap rombongan SBY dan Zulkifli sehingga membuat tidak nyaman lagi untuk melanjutkan karnaval tersebut.
"Kondisi ini tentu sangat memprihatikan mengingat pentingnya acara tersebut terutama menciptakan kondisi damai menjelang pemilu 2019," terang Yahdil dalam keterangan tertulis sesaat lalu.
JARPAS mendukung sikap yang diambil rombongan SBY dan Zulkifli yaitu memilih tidak melanjutkan karnaval karena situasinya tidak kondusif dan tidak seperti yang diharapkan sebagaimana tujuan awal dari acara kampanye damai tersebut.
Dalam aturan kampanye damai tersebut sebagaimana diatur oleh KPU dan telah disosialisasikan ke semua perwakilan partai politik peserta pemilu, bahwa peserta karnaval yang meliputi partai peserta pemilu menggunakan pakaian adat dan menggunakan atribut partai yang telah disediakan oleh KPU.
Sekretaris Nasional JARPAS, Soni Sumarsono menambahkan, tetapi realita di lapangan banyak atribut yang diindikasikan sebagai parpol dan relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf berkibar bebas di seputar lokasi acara kampanye damai yang dilalui oleh rombongan peserta karnaval.
"Kami sebagai salah satu relawan Prabowo-Sandi sengaja tidak membawa-bawa atribut partai dan relawan Probowo-Sandi karena mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU terkait kampanye damai tersebut," ujar Soni.
JARPAS mendesak KPU dan Bawaslu bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang tidak taat aturan yang ditetapkan. Karena pengibaran bendera partai dan atribut lainnya yang bukan disediakan oleh KPU juga beredar di lokasi acara.
"Ini tentu menjadi catatan yang serius untuk KPU dan Bawaslu ke depannya untuk tetap bersikap tegas dan netral," demikian Soni.
[fiq]
