Berita

Stop impor pangan/Net

Politik

Istana Dan DPR Jangan Lembek Lawan Mafia Impor

MINGGU, 23 SEPTEMBER 2018 | 10:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perseteruan yang terjadi antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) merupakan bukti bahwa mafia impor pangan tengah bermain di balik impor gila-gilaan belakangan ini.

Begitu kata Koordinator Gerakkan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (23/9).

Dia berharap Istana dan DPR berdiri tegak sebagai representasi negara dalam membela bangsa dan kepentingan rakyat.


“Istana dan DPR, karena tahun politik dan demi dana politik, sehingga jangan sampai berdamai dengan mafia impor pangan,” harapnya.

Muslim Arbi juga mendesak pihak pemerintah untuk segera mencopot Menteri Enggar karena kebijakan impor pangan yang dilakukan terus merugikan petani. Sementara di satu sisi, DPR juga harus bentuk Pansus Pangan guna menelusuri permainan mafia impor pangan ini.

“Karena kata Bang Rizal Ramli ada dana triliunan yang diraup dari praktik-prakti illegal yang rugikan negara dan kaum tani Indonesia. Dan dicurigai sebagai dana taktis politis di pemilu mendatang,” sambungnya.

Dia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Menteri Enggar atas dugaan praktik kartel impor pangan ini.

“Jangan serahkan soal ini ke Kejaksaan. Karena Kejagung adalah teman separtai dengan Enggar,” tegas Muslim Arbi.

Menurutnya, KPK wajib menyelamatkan nasib petani dengan mengusut tuntas mafia impor pangan ini. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan audit dan menemukan sembilan pelanggaran dalam kebijakan impor pangan yang dilakukan Kementerian Perdagangan. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya