Berita

Hinca Pandjaitan/RMOL

Politik

Deklarasi Damai Dipenuhi Atribut Partai, Demokrat Protes Ke KPU

MINGGU, 23 SEPTEMBER 2018 | 10:02 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dugaan pelanggaran peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menodai penyelenggaraan Deklarasi Pemilu Damai 2019 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menjelaskan bahwa sesuai edaran KPU, atribut partai can pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak diperkenankan ada dalam deklarasi ini.

“Sesuai undangan, kita di sini disuruhnya hanya memakai pakaian adat saja, tetapi pas datang ke sini, kenyataannya banyak atribut,” ujar Hinca saat ditemui usai deklarasi damai.


Atas dasar tersebut, pihaknya memprotes keras KPU dan Bawaslu yang tidak tegas terhadap fenomena ini.

“Kami Partai Demokrat dan Pak SBY memprotes keras ke KPU dan Bawaslu yang tetap membiarkan atribut partai pada naik,” tegas Hinca.

Menurut pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lapangan atribut tang terlihat hanya berasal dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bendera Golkar dan Nasdem serta atribut relawan Jokowi banyak berseliweran di arena deklarasi.

Pihaknya sudah menulis peringatan protes kepada KPU dan Bawaslu melalui pesan singkatnya serta di akun media sosialnya.

“Sudah saya tulis kepada Ketua KPU diteruskan Ketua Bawaslu. Pak Arief juga sudah merespons itu,” pungkasnya.

Aksi para pendukung Jokowi ini bahkan membuat Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan merasa tidak nyaman saat mengikuti arak-arakan.

Sebagaimana disebutkan Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, pendukung Jokowi sempat mendekati kendaraan yang ditumpangi SBY dan Zulkifli Hasan.

Sembari membawa bendera relawan Pro Jokowi (Projo), mereka berteriak-teriak menyatakan dukungannya kepada capres yang didukung.

Sebagai bentuk protes, SBY dan Zulkifli Hasan meninggalkan acara karnaval lebih awal. Keduanya merasa tidak nyaman atas deklarasi kampanye damai tersebut.

“Kami menyatakan protes kepada KPU,” tukas Ferdinand. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya