Deklarasi Damai Dipenuhi Atribut Partai, Demokrat Protes Ke KPU

Dugaan pelanggaran peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menodai penyelenggaraan Deklarasi Pemilu Damai 2019 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menjelaskan bahwa sesuai edaran KPU, atribut partai can pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak diperkenankan ada dalam deklarasi ini.

“Sesuai undangan, kita di sini disuruhnya hanya memakai pakaian adat saja, tetapi pas datang ke sini, kenyataannya banyak atribut,” ujar Hinca saat ditemui usai deklarasi damai.

Atas dasar tersebut, pihaknya memprotes keras KPU dan Bawaslu yang tidak tegas terhadap fenomena ini.

“Kami Partai Demokrat dan Pak SBY memprotes keras ke KPU dan Bawaslu yang tetap membiarkan atribut partai pada naik,” tegas Hinca.

Menurut pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lapangan atribut tang terlihat hanya berasal dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bendera Golkar dan Nasdem serta atribut relawan Jokowi banyak berseliweran di arena deklarasi.

Pihaknya sudah menulis peringatan protes kepada KPU dan Bawaslu melalui pesan singkatnya serta di akun media sosialnya.

“Sudah saya tulis kepada Ketua KPU diteruskan Ketua Bawaslu. Pak Arief juga sudah merespons itu,” pungkasnya.

Aksi para pendukung Jokowi ini bahkan membuat Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan merasa tidak nyaman saat mengikuti arak-arakan.

Sebagaimana disebutkan Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, pendukung Jokowi sempat mendekati kendaraan yang ditumpangi SBY dan Zulkifli Hasan.

Sembari membawa bendera relawan Pro Jokowi (Projo), mereka berteriak-teriak menyatakan dukungannya kepada capres yang didukung.

Sebagai bentuk protes, SBY dan Zulkifli Hasan meninggalkan acara karnaval lebih awal. Keduanya merasa tidak nyaman atas deklarasi kampanye damai tersebut.

“Kami menyatakan protes kepada KPU,” tukas Ferdinand. [ian]