Berita

Ruas jalan perbatasan Papua/PUPR

Advertorial

Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Konektivitas Kawasan Perbatasan

JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018 | 01:17 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas Kementerian PUPR untuk mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membangun dari pinggiran.

Kondisi geografis berupa pegunungan dan hutan terpencil, ketersediaan material konstruksi dan cuaca menjadi tantangan dalam pembangunan. Kementerian PUPR menargetkan akhir 2018 sekitar 89,5 persen atau 2.863,65 kilometer dari total panjang jalan perbatasan di Indonesia yakni 3.197,81 kilometer sudah tembus. Dilanjutkan keseluruhan bisa tembus pada akhir 2019.


Jalan perbatasan berada di NTT sepanjang 179,63 kilometer, Kalimantan 1.919,98 kilometer, Papua 1.098,20 kilometer, sudah tembus 2.863,65 kilometer.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. Meskipun kendaraan yang melintas masih sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan memakan waktu lama, kini jalur tersebut lebih mudah dilewati dan memangkas waktu perjalanan.

"Pembangunan jalan perbatasan bernilai strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sekaligus membuka keterisolasian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Pembangunan jalan perbatasan secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah. Dampaknya, akses masyarakat jadi lebih terbuka hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan," jelasnya.

Dirjen Bina Marga Sugiyartanto mengatakan, pembangunan jalan paralel perbatasan bekerja sama dengan Zeni TNI AD.

"Jalan perbatasan NTT sepanjang 179 kilometer sudah selesai dan beraspal. Kehadiran jalan tersebut sangat bermanfaat karena melintasi banyak pusat kegiatan masyarakat berupa fasilitas publik seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas," ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (20/9).

Pembangunan jalan paralel perbatasan di NTT relatif lebih cepat karena tidak terlalu panjang dengan kondisi sudah beraspal.

Sedangkan untuk jalan paralel perbatasan Kalimantan, dari total jalan 1.919,98 kilometer, akhir 2018 sudah tembus sepanjang 1.775,30 kilometer dan sisanya 144,68 kilometer pada tahun 2019. Jalan perbatasan Kalimantan berada di Kalimantan Barat sepanjang 849,77 kilometer, Kalimantan Timur 243,55 kilometer, dan Kalimantan Utara 826,66 kilometer. Jalan yang belum tembus di Kalbar sepanjang 47,36 kilometer, Kaltara 55,84 kilometer, dan Kaltim 41,48 kilometer.

Di Papua, jalan perbatasan yang menghubungkan Merauke hingga Jayapura sepanjang 1.098,24 kilometer ditargetkan sudah tembus 908,72 kilometer pada akhir 2018.

"Kondisi alam berupa pegunungan menjadi tantangan terutama pada ruas Ubrub-Oksibil. Oleh karena itu, juga dibangun jalan dari Ubrub-Yeti-Wamena-Oksibil. Meskipun memutar namun dengan kondisi alamnya relatif lebih datar maka penyelesaian konstruksinya bisa lebih cepat dan akan lebih nyaman dilewati," pungkas Sugiyartanto. [***/wah]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya