Berita

FKPPI/Ist

Politik

FKPPI Imbau Anak Negeri Tak Terpecah Akibat Pilihan Politik

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 | 17:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keluarga besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) menjadikan hari jadi ke-40 sebagai momen refleksi bagi eksistensi organisasi dalam memberi kontribusi bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

"FKPPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang dari awal pembentukannya memang berkomitmen untuk mengawal dan mengamalkan Pancasila, tentu merasa terpanggil untuk ambil bagian dalam merevitalisasi Pancasila. Harus disadari bahwa FKPPI mempunyai kemampuan untuk itu, karena kita memiliki modal sosial dengan pengalaman dan infrastruktur organisasi yang sangat luas," ujar Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.

Hal itu disampaikan Pontjo saat memberikan sambutan membuka diskusi panel bertema 'Rembug Nasional Untuk Persatuan Sebagai Antisipasi dampak Negatif Pilpres 2019' di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (12/9) kemarin.


Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan HUT FKPPI, selain kegiatan sosial dan diklat bela negara.

Pontjo berpendapat bangsa Indonesia sedang memasuki tahun politik, dan tahun depan akan menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden. Ia sadar bahwa kader-kader FKPPI ada di berbagai partai politi, karena hal itu adalah merupakan hak azasi setiap warga negara.

Namun sebagai organisasi kemasyarakatan yang memperjuangkan keutuhan bangsa ini, tentu dirinya tidak ingin hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilu lantas memecah belah organisasi FKPPI.

"Hal ini perlu saya ingatkan karena pengalaman pada pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu telah menyebabkan terjadinya polarisasi yang sangat tajam dalam masyarakat kita bahkan masih berkembang sampai saat ini jauh setelah pilkada selesai. Konflik yang terjadi ini, ternyata tidak saja telah merusak pertemanan, persaudaraan, bahkan berdampak hingga ke lingkungan kerja. Saya berharap hal itu tidak terjadi pada kader FKPPI. Silahkan berbeda pilihan, tapi kembalilah ke 'Rumah Bersama' kita FKPPI, karena organisasi kita adalah alat pemersatu dan alat untuk mencapai tujuan bersama,' imbau Pontjo.

Pontjo juga meminta seluruh jajaran FKPPI agar berperan lebih aktif dan lebih mandiri dalam membangun kerja sama dengan elemen-elemen bangsa lainnya, untuk menangkal isu-isu negatif yang dapat memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kita harus mampu menjalin kekuatan bersama keluarga besar TNI-Polri maupun elemen bangsa lainnya umtuk memberikan masukan dan kontribusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia yang kita cintai," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT Amir Karyatin menjelaskan bahwa rangkaian kegaiatan memperingati hari jadi diawali dengan kegiatan sosial pemeriksaan kanker payudara dengan metode mamografi bagi kaum perempuan pada tanggal 4 September 2018 di Panglima Polim, Jakarta.

Dilanjutkan, pagi 12 September, tabur bunga di TMPN Kalibata, lantas penandatanganan naskah kerjasama antara FKPPI dan Kemensos yang dilakukan oleh Pontjo Sutowo dengan Agus Gumiwang Kartasasmita di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, dan disambung dengan Diskusi Panel dalam dua sesi dengan tema 'Rembug Nasional untuk Persatuan Sebagai Antisipasi Dampak Negatif Pilpres 2019' yang dihadiri lebih dari 800 peserta dari berbagai elemen termasuk mahasiswa.

Diskusi tersebut juga dihadiri tokoh-tokoh nasional seperti Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (Ketua Umum Pepabri), DR. Syahrul Yasin Limpo (Tenaga Ahli KSP), Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnarki (Ketua Umum PPAD), Prof. DR. Bambang Wibawarta (UI), Dr. R. Siti Zuhro (LIPI), M. Najib Azka, Ph.D., Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR), Titiek Soeharto, Komjen Pol Ari Dono (Wakapolri), dan Brigjen TNI (Mar) Purnomo (Wa Aster Panglima).

"Rencana akan kita tutup dengan Jambore dan Diklat Bela Negara pada tanggal 7-9 Desember 2018, di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta," tandas Amir. [fiq]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya