Barisan Mahasiswa Jokowi/RMOL
Barisan Mahasiswa Jokowi (BMJ) menilai unjuk rasa sekelompok mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) pada Senin kemarin (10/8) sebagai bentuk ekspresi yang biasa saja.
Meski demonstrasi menampilkan aksi teatrikal berupa pembakaran pocong yang disebut sosok Joko Widodo (Jokowi) serta diwarnai orasi-orasi keras, namun hal tersebut tidak spesial karena sudah merupakan tontonan keseharian.
"Tak ada hal yang luar biasa dari demonstrasi tersebut. Selain cuma bikin macet jalan raya dan teriak sana-sini tapi minim narasi dan solusi. Mungkin saja yang demo terlalu bersemangat sehingga lupa akan konteks dan substansi persoalan yang diangkat," jelas Dewan Pembina BMJ Pagar PS kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/9).
Menurutnya, demonstrasi mahasiswa tersebut terjadi selang sepekan setelah kunjungan bakal calon wapres Sandiaga Uno yang memberikan kuliah umum di Kampus UIR, Pekanbaru. Sehingga, bukan tidak mungkin aksi tersebut ada kaitannya dengan kedatangan Sandi.
"Biar publik sajalah yang menilai apakah ada kaitan kunjungan Sandiaga ke kampus itu sebelum demo digelar. Ya semoga saja tak ada yang menunggangi demo tersebut. Mahasiswa silahkan kritis tapi juga harus objektif. Harus juga jaga independensi dan menolak jika ada yang mengorder. Kampus jangan dipolitisasi apalagi dimobilisasi untuk politik praktis dan pragmatis," ujar Pagar.
Selain itu, dia menilai bahwa tuntutan mahasiswa agar Presiden Jokowi dicopot tidak masuk akal sementara isu yang diangkat yakni stabilkan perekonomian bangsa, selamatkan demokrasi Indonesia, dan usut kasus korupsi PLTU Riau-1.
Menurut Pagar, ekonomi Indonesia justru masih tangguh menghadapi gejolak ekonomi dunia.
"Pelemahan mata uang juga dialami oleh negara-negara lain. Bahkan, rupiah tidak mengalami depresiasi yang parah seperti Turki dan Malaysia," katanya.
Soal demokrasi Indonesia yang menurut mahasiswa harus diselamatkan, saat ini justru demokrasi sudah kebablasan.
"Bahkan demokrasi kita sudah liar dan jauh dari karakter ke-Indonesia-an yaitu Pancasila. Ketika pemerintah ingin mengaturnya, justru dituduh kriminalisasi dan melanggar HAM," ujar Pagar.
Sementara, terkait korupsi proyek PLTU Riau-1 adalah ranah hukum. Bahkan dalam kasus tersebut, Presiden Jokowi bersikap tegas dengan mempersilakan Mensos Idrus Marham mundur karena sudah berstatus tersangka.
"Saat pemerintahan terdahulu, menteri korupsi ngotot tak mau mundur. Bahkan mengaku dizolimi untuk membela diri," tegas Pagar.
[wah]
