Berita

TNBBS/Net

Nusantara

NGO Asing Hanya Jadikan TNBBS Ladang Proyek

SELASA, 11 SEPTEMBER 2018 | 17:00 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Puluhan tahun Non-governmental (NGO) asing menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagai ladang proyek. Mereka gagal menjaga kerusakannya.

Demikian disampaikan aktivis lingkungan hidup, Edy Karizal, seperti dilansir Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (11/9).  

”Kita perlu pertanyakan agar TNBBS tak semakin hancur dan jadi ladang proyek NGO-NGO asing itu saja,” katanya.


Dia khawatir TNNBS nasibnya akan seperti Taman Nasional Gunung Leuser, Nangroe Aceh Daroesalam, Taman Nasional Teso Nilo, Riau atau taman nasional lainnya.

”Jika alamnya sudah rusak, tidak seksi lagi, dengan gampangnya, mereka akan hengkang dari Bumi Tanah Lado ini,” kata Ketua Watala itu.

NGO asing ini perlu dipertanyakan aktivitasnya di TNBBS. Mereka, sambung Edy, telah gagal mengelola Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

"LSM asing tersebut sudah puluhan tahun ”menjual” isu spesies yang terancam punah TNBBS, tapi tak jelas informasi dan progresnya kepada publik Lampung," tambahnya.

Diungkapkan dia, intervesi LSM asing atau NGO luar yang telah berkamuflase menjadi yayasan ini juga pernah dipertanyakan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo pada tahun 2013.

Firman kala itu menyatakan bahwa organisasi lingkungan World Wildlife Fund for Nature (WWF) tidak mampu mengatasi kerusakan hutan yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Firman bahkan memberikan contoh bahwa kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang dikelola secara kolaboratif dengan WWF terus terjadi deforestasi.

Hal ini dinilainya menjadi bukti ketidakmampuan organisasi lingkungan asing untuk mengatasi kerusakan alam dan memberikan solusi bagi masalah lingkungan di Indonesia.

Ini waktunya bagi Indonesia untuk tidak berkompormi degan WWF karena terbukti tidak mampu melakukan apapun,” papar Firman kepada Investor Daily.

Juga pada masa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pernah menyatakan akan meninjau kerjasama dengan WWF lembaga dan asing lainnya karena gagal mendukung  perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia.

Zulkifli Hasan mengungkapkan, kondisi hutan yang dikerjasamakan dengan lembaga asing ternyata cenderung makin buruk.

Contohnya apa yang terjadi di Taman Nasional Gunung Leuser, Nangroe Aceh Daroesalam, dimana pembalakan liar terus terjadi.

Begitu juga yang terjadi di Taman Nasional Teso Nilo, Riau, yang dikelola secara kolaboratif dengan WWF, yang kondisinya kini semakin parah.

Zulkifli Hasan menjelaskan akibat kegagalan perbaikan pengelolaan hutan secara kolaboratif tersebut, pemerintah harus menanggung beban tanggung jawab. [jto]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya