Rencana pemerintah untuk menunda proyek pembangunan infrastruktur diyakini tidak akan efektif memperkuat ekonomi nasional, utamanya penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Hal itu terjadi jika pemerintah tidak segera menunda proyek infrastruktur yang sebenarnya tidak perlu namun berbiaya tinggi.
Ekonom senior Anwar Nasution mengatakan, kalau memang pemerintah ingin menunda pembangunan infrastruktur, maka yang pertama kali dilakukan adalah menunda proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut dia, proyek tersebut sebanarnya tidak perlu karena akan menghasilkan penghasilan yang sangat sedikit karena hanya mengangkut penumpang.
Proyek itu jauh berbeda dengan proyek pembangunan rel kereta api di sepanjang Pulau Jawa, dan Sumatera. Di sana, infrastruktur kereta dibangun untuk mengangkut kekayaan alam dan hasil perkebunan masyarakat yang devisanya bisa digunakan untuk membayar utang.
"Coba bayangkan jarak Jakarta-Bandung hanya 180 kilometer, kecepatan kereta api itu lebih dari 500 kilometer. Jadi cuma berapa, 10 menit sudah sampai. Bagaimana Marhaen bisa bayar itu, mahal kan itu," katanya usai diskusi 'Bisakah Bersatu Menghadapi Krisis Rupiah' di Menteng, Jakarta, Sabtu (8/9).
Tak hanya kereta cepat Jakarta-Bandung, mantan deputi gubernur senior Bank Indonesia itu juga mendesak pemerintah segera menunda proyek Trans Papua dan Trans Kalimantan. Diakuinya, kedua daerah itu memang memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun disana menurut dia bukanlah daerah padat penduduk. Artinya hasil perkebunan yang diangkut pun tak terlampau banyak.
"Trans Kalimantan, Trans Papua, apa yang diangkut. Ini yang harus dipikirkan itu. Kalau garis pantai yang banyak penduduk, banyak ekonomi masuk akallah," pungkas Anwar.
Rencana penundaan proyek infrastruktur yang banyak mengandung bahan baku impor disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Penundaan itu dilakukan untuk menyikapi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang kian jeblok.
[wah]
