Berita

Tamliha dan Ray Rangkuti/Humas MPR

Politik SARA Lebih Bahaya Ketimbang Politik Uang

JUMAT, 07 SEPTEMBER 2018 | 23:21 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Isu SARA akan selalu ada dalam setiap kontestasi politik. Bahkan dalam pemilihan Presiden Amerika, isu SARA juga ada. Kemenangan Presiden AS Donald Trump tidak lepas dari isu tersebut.

Wakil Ketua Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menjelaskan bahwa Donald Trump menang karena gereja dan pendeta turun langsung secara door to door.

“Gereja mendukung Trump karena Hillary Clinton berjanji akan menyetujui UU perkawinan sejenis. Orang-orang Kristen khawatir dengan kebijakan Hillary itu. Itu adalah SARA juga. Efektivitas isu SARA tidak dapat dikesampingkan,” kata Syaifullah dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Pemilu dan Kebhinnekaan' di Ruang Media Center Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9).


Di Indonesia, isu SARA mulai memanas saat Pilkada DKI 2017 lalu. Ada pihak-pihak yang mulai menggunakan agama sebagai cara untuk meraih kemenangan.

“Kalau saya mencermati, sepertinya ada perang antara kelompok sekuler dan kelompok agama. Indonesia, seperti kata Bung Karno, bukanlah negara agama, tetapi negara yang beragama,” jelasnya.

Tamliha menjelaskan bahwa politisasi agama ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Untuk itu, perlu keterlibatan semua pihak untuk menjaga dan meminimalisir isu-isu SARA.

Senada dengan itu, pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti juga menyebut bahwa politisi SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang.

Dia menjelaskan bahwa politik uang akan berhenti di daerah di mana politik uang itu terjadi. Kalau politik uang terjadi di Jakarta maka tidak berefek di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur.

“Efek politik uang bisa di lokalisir. Artinya, bangsa tidak retak karena politik uang,” katanya.

Sementara itu, politisasi SARA bisa berdampak ke daerah-daerah lain, bahkan bisa membuat terbelah.

“Ini berbahaya. Karena itu politisasi SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang,” tegasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya