Politik SARA Lebih Bahaya Ketimbang Politik Uang

Isu SARA akan selalu ada dalam setiap kontestasi politik. Bahkan dalam pemilihan Presiden Amerika, isu SARA juga ada. Kemenangan Presiden AS Donald Trump tidak lepas dari isu tersebut.

Wakil Ketua Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menjelaskan bahwa Donald Trump menang karena gereja dan pendeta turun langsung secara door to door.

“Gereja mendukung Trump karena Hillary Clinton berjanji akan menyetujui UU perkawinan sejenis. Orang-orang Kristen khawatir dengan kebijakan Hillary itu. Itu adalah SARA juga. Efektivitas isu SARA tidak dapat dikesampingkan,” kata Syaifullah dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Pemilu dan Kebhinnekaan' di Ruang Media Center Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9).

Di Indonesia, isu SARA mulai memanas saat Pilkada DKI 2017 lalu. Ada pihak-pihak yang mulai menggunakan agama sebagai cara untuk meraih kemenangan.

“Kalau saya mencermati, sepertinya ada perang antara kelompok sekuler dan kelompok agama. Indonesia, seperti kata Bung Karno, bukanlah negara agama, tetapi negara yang beragama,” jelasnya.

Tamliha menjelaskan bahwa politisasi agama ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Untuk itu, perlu keterlibatan semua pihak untuk menjaga dan meminimalisir isu-isu SARA.

Senada dengan itu, pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti juga menyebut bahwa politisi SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang.

Dia menjelaskan bahwa politik uang akan berhenti di daerah di mana politik uang itu terjadi. Kalau politik uang terjadi di Jakarta maka tidak berefek di Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur.

“Efek politik uang bisa di lokalisir. Artinya, bangsa tidak retak karena politik uang,” katanya.

Sementara itu, politisasi SARA bisa berdampak ke daerah-daerah lain, bahkan bisa membuat terbelah.

“Ini berbahaya. Karena itu politisasi SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang,” tegasnya. [ian]