Berita

Politik

Polisi Penegak Hukum, Bukan Penegak Kemauan Kelompok

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 | 11:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pelarangan terhadap gerakan #2019GantiPresiden telah membuat negeri ini mengalami kegaduhan. Pasalnya, nilai kebebasan berdemokrasi warga telah dicekal oleh penguasa.

Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo menjelaskan, aksi masyarakat melarang gerakan ini dengan cara melakukan penghadangan dan persekusi merupakan aksi yang tidak dibenarkan.

Apalagi, ujar Anton, jika kemudian menuding kelompok pendukung gerakan tersebut sebagai kelompok radikal, pemecah belah umat, dan pembuat makar.


“Hiruk pikuk kekacauan demokrasi yang terjadi di rezim Jokowi sudah tampak dari awal rezim ini dimulai. Yaitu dengan melempar ide-ide tak sesuai dengan jiwa filosofi bangsa yang sangat religius,” ujar Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/9).

Polarisasi umat awalnya terjadi karena masalah sepele. Seperti keinginan menghapus kurikulum agama di sekolah dan keinginan menghapus kolom agama di KTP. Termasuk, sambung Anton, adanya indikasi keinginan untuk menghidupkan kembali PKI dengan menjalin kerjasama dengan Partai Komunis China (PKC).

“(Padahal) tegas dilarang oleh UU KUHP pasal 107e dan UU 27/1999. Ancaman pidananya cukup berat 15 tahun penjara,” tukasnya.

Kegaduhan di negeri ini semakin berlanjut lantaran aparat keamanan dinilai tidak netral. Sebab, mereka menyapu para pemakai atribut #2019GantiPresiden, sementara di satu sisi melarang adanya aksi sweeping terhadap atribut PKI.

“Polisi itu penegak hukum, bukan penegak maunya kelompok-kelompok warga. Kalau polisi ikuti maunya kelompok, pasti kacau balau dan polisi akan hancur sendiri,” jelas Anton.

“Kegaduhan di Indonesia saat ini karena leadership yang tidak baik, menafsirkan UU semaunya makin jelas ke otoriter,” tukas mantan jendral Polri tersebut. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya