Pemerintah telah memulai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah dan sekolah yang rusak pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.
Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di NTB.
"Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan pasar seperti di Kecamatan Tanjung dan Pemenang agar perekonomian masyarakat cepat pulih. Kami juga membuat rumah sakit sementara agar pelayanan kesehatan bisa secara berangsur pulih seperti untuk kebutuhan pasien ICU. Demikian juga rehab rekon sekolah, rumah ibadah juga telah dimulai, Pelaksanaannya akan dikerjakan oleh BUMN Karya," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Fasilitas publik lain yang sudah mulai dikerjakan perbaikannya adalah Masjid Raya Hublul Wathan di Jalan Raya Udayana, Kota Mataram. Kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik pascagempa sangat penting bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di NTB.
Dalam Inpres No.5 tahun 2018, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian bisa berfungsi Desember 2018 dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.
Dari hasil identifikasi awal BNPB dan Kementerian PUPR sebanyak 972 fasilitas publik dilaporkan rusak, 291 sudah dilakukan verifikasi terdiri 254 fasilitas pendidikan, 6 rumah ibadah, 12 fasilitas kesehatan, 17 pasar dan 2 kantor. Untuk jenis kerusakannya, dari 291 yang terverifikasi, 118 mengalami rusak berat, 106 rusak sedang dan 67 rusak ringan. Dari jumlah tersebut, sudah dikerjakan sebanyak 56 fasilitas publik.
"Jumlah ini sementara karena masih terus dilakukan verifikasi," Basuki.
Basuki dan rombongan juga melakukan peninjauan gedung RSUD Mataram dan SMP 6 Mataram yang telah selesai dilakukan audit teknis oleh Tim Balitbang Kementerian PUPR. Dari hasil audit, struktur bangunan SMP 6 masih aman. Agar proses belajar mengajar tidak terganggu akan dibangun sekolah sementara di seberang sekolah yang ada, sambil perbaikan dilakukan.
Selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi oleh BUMN Karya dan ditargetkan satu bulan selesai dan siap difungsikan. Agar bisa sesuai target, Basuki menginstruksikan agar dilakukan penambahan tenaga kerja.
Perbaikan rumah yang jumlahnya lebih besar ditargetkan dapat selesai 6 bulan dengan dikerjakan sendiri oleh masyarakat secara gotong royong. Pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak yakni Rp 50 juta rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang dan Rp 10 juta rumah rusak ringan. Verifikasi dilakukan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kemudian ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sebagai dasar pemberian bantuan.
"Dengan dikerjakan sendiri, masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja. Masyarakat diajak bekerja sehingga NTB bangkit kembali. Pemerintah memberikan bantuan dana bukan ganti rugi. Melalui bantuan dana tersebut, rumah yang dibangun harus lebih baik dan tahan gempa karena NTB merupakan daerah rawan gempa," ujarnya.
Pembangunan rumah tahan gempa bisa oleh masyarakat dibantu tenaga pendamping yang berasal dari 400 insinyur muda CPNS PUPR, mahasiswa, Tim Balitbang PUPR dan relawan.
"Sudah 20 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dibangun sebagai rumah contoh dan sarana mengajar kepada masyarakat. Risha yang dibangun diperuntukkan untuk pos polisi, masjid, kantor yang lokasinya tersebar. Jumlah warga yang sudah dilatih sampai saat ini berjumlah 1.200 orang,†jelas Basuki.
Rumah tahan gempa yang dibangun, kata Basuki tidak harus Risha, terbuka untuk model rumah tahan gempa lainnya yang nantinya akan dilakukan verifikasi kualitasnya oleh Kementerian PUPR.
Selain Risha, Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Rika (Rumah Instan Kayu) dan Ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) yang juga sudah teruji kekuatannya. Di Pulau Lombok sendiri sudah pernah dibangun rumah contoh Risha yang digunakan sebagai Balai Desa Akar-Akar di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Kondisinya saat ini tidak mengalami kerusakan meski berada tidak jauh dari pusat gempa.
Identifikasi rumah rusak terus dilakukan BNPB. Data sementara jumlah rumah rusak sebanyak 125.741 rusak, 32.717 sudah terverifikasi, dengan rincian 11.392 rusak ringan, 3.556 unit rusak sedang dan 17.769 unit rusak berat.
Basuki mengatakan, untuk anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah pada masa tanggap darurat sebesar Rp 1,9 triliun dimana Rp 170 miliar dari anggaran Kementerian PUPR yang di antaranya digunakan untuk pembuatan sumur bor, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. Untuk kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2019, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan Rp 529 miliar kepada BNPB.
"Mekanisme sesuai Inpres Kementerian PUPR tidak boleh menganggarkan sendiri tetapi melalui anggaran BNPB," kata Basuki.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki adalah Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana PUPR A. Gani Ghazaly dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
[***/lov]
