Bacaleg Eks Koruptor Diloloskan, Demokrat: Apakah Kita Kekurangan Orang Baik?

Partai Demokrat kecewa dengan putusan Bawaslu yang meloloskan lima mantan terpidana korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Wakil Sekjend Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai bahwa mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual tidak patut dan layak menjadi calon anggota legislatif (caleg). Atas alasan itu juga, KPU melalui PKPU 20/2018 telah melarang para mantan napi tersebut maju jadi caleg.

“Kami sangat kecewa atas putusan Bawaslu meloloskan caleg-caleg eks koruptor. Apakah memang kita sudah kekurangan orang-orang yang baik untuk menduduki kursi terhormat wakil rakyat?” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (1/9).

Kata dia, kinerja DPR yang masih belum baik dan terus sedang berbenah diri untuk meraih kembali kepercayaan publik, jangan ditambah dengan situasi yang makin menjauhkan dewan dengan rakyat.

“Oleh karenanya berilah kesempatan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak pernah bermasalah hukum,” sambungnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR itu meminta agar Bawaslu segera membatalkan keputusan meloloskan eks koruptor. Sebab, nama baik Bawaslu akan menjadi pertaruhan di tengah kecaman dan kekecewaan publik yang dalam terhadap kejahatan korupsi yang masih marak terjadi.

Lima eks koruptor dari Rembang, Pare-Pare, Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara diloloskan Bawaslu sebagai bacaleg. Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Namun, berhasil lolos setelah mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat

"Tiga kemarin, lalu saya terima ada laporan di Pare-pare, lalu ada lagi Rembang. Jadi total ada lima (bacaleg mantan napi korupsi)," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8). [ian]