Akses permodalan masih menjadi masalah utama yang diÂhadapi oleh para pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya di sekÂtor kerajinan tangan. Di sisi lain, persaingan usaha dewasa ini semakin ketat sehingga dibutuhkan kemudahan dalam mengakses permodalan.
"Kendala dihadapi terutama permodalan, pemasaran dan teknik produksi. (Masalah) permodalan ini nomor satu. Karena itu Dewan Kerajinan Tangan Nasional (Dekranas) memandang perlu pendanaan UMKM dan pembinaan, mengingat banyak potensi kerajinan di Maluku Utara, seperti tenun, kerajinan logam, batu bacan, dan sebagainya," kata Ketua Umum Dekranas, Mufidah Jusuf Kalla ketika membuka acara Sinergi Program Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasional danTP PKK yang didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Selasa (28/8) di Ternate.
Lantas bagaimana tanggapan dari Kementerian Koperasi dan UMKM terkait hal ini? Berikut penuturan selengkapnya dari Sekretaris Menteri Koperasi dan UMKM, Meliadi Sembiring.
Beberapa hari lalu Ketua Umum Dewan Kerajinan Tangan Nasional, Mufidah Jusuf Kalla mempermasalahÂkan akses permodalan untuk UMKM kerajinan tangan. Apa benar demikian?Ya, kalaupun iya maka kami harus berusaha untuk membantu. Maka dari itu skim-skim yang ada itu pembiayaan totalnya sekarang kredit usaha rakyat (KUR) kan bunganya sudah 7 persen. Ada lagi kredit ultra mikÂro. Hal ini dalam rangka untuk itu semua. Ada juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Jadi ini semua program pemerintah di bidang pembiyaan untuk membantu para pelaku UMKM di Indonesia. Terlebih di segala bidang bukan hanya di
handy craft itu.
Memangnya alokasi anggaran handy craft sendiri berapa?Ya KUR itu kan besar di seluruh Indonesia. Ultra mikro itu juga besar saya tidak hafal angkanya si. Tapi jumlahnya besar itu.
Sudah tersalur ke berapa daerah?Kalau KUR kan ke semua daerah ada. Semua perbankan semua sudah ada kok.
Terkait Lombok bagaimaÂna cara Kemenkop UMKM mengembalikan gerakan koÂperasi yang hancur terkena gempa?Iya itu namanya juga musibah. Tentu setelah tanggap darurat ada pengembalian meningkatÂkan usahanya kembali. Nah, itu kami mencoba membantu bagaimana koperasi itu bisa kembali ke usahanya. Tapi ini kan tidak mudah. Karena kita baru menginventarisasi dan dari sisi restrukturisasi. Jadi yang terkena korban (gempa) itu akan direstrukturisasi melalui kerja sama dengan perbankan. Jadi nanti ada pinjaman kredit dari perbankan. Jadi ada solusinya dari mereka untuk memberikan jalan keluar terhadap si koperasi sendiri.
Jadi bukan melalui penÂdampingan dari Kemenkop UMKM?Artinya begini, misalnya dia punya pinjaman dan dia terkena musibah (gempa) kemudian hanÂcur. Nah, apakah nanti fasilitas itu adalah menjadwalkan ulang atau keringanan bunga atau apa itu. Maka untuk itu bank-nya yang akan menilai. Jadi memÂberikan keringanan terhadap si koperasi dan UKMyang terkena dampak musibah tersebut.
Apakah tata cara peminÂjaman itu diatur juga oleh Kemenkop UMKM?Tidak, Itu kan perbankan. Kalau pinjaman bank ya perÂbankan itu yang akan membantu. Tapi kita sama-sama akan menÂdorong itu semua.
Nominal Rp 50 juta tengah digulirkan pemerintah untuk membantu UMKM. Lantas kalau untuk edukasi teknologi bagaimana itu?Kalau pelatihan kami ada juga namaya pelatihan di Deputi ESDM. Maka kami berikan keÂpada UMKM yang membutuhÂkan. Bidang apa yang diperlukan maka diberlakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi arahnya kepada pelatihan.
Syaratnya apa?Ya, cukup mengajukan ke kaÂmi, dalam hal ini Deputi Bidang ESDM. Misalnya pelatihan apa yang dibutuhkan dan jumlahhya itu ada berapa, alokasinya di mana, dan bidangnya apa.
Targetnya berapa?Target sebanyak-banyaknya. Saya tidak hafal itu pokoknya sejauh anggarannya masih ada. Karena itu jumlah rupiahnya bisa tetap tapi target UMKM bisa lebih banyak. Setidaknya bisa efisien di satu tempat maka bisa menambah jumlah UMKM. ***
