Berita

Rofi Munawar/Net

Politik

Pemerintah Harus Cermat Tentukan Asumsi Harga Minyak 2019

RABU, 29 AGUSTUS 2018 | 08:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Asumsi harga minyak tahun 2019 yang ditetapkan pemerintah sebesar 70 dolar AS per barel harus dicermati secara serius.

Anggota DPR RI Komisi VII FPKS Rofi' Munawar menilai harga minyak dunia memang tengah berada di rentang angka tersebut. Namun demikian, perlu dicermati juga bahwa dalam satu tahun terakhir harga minyak dunia sangat dinamis.

“Di tengah asumsi APBN yang sangat konservatif tentu diperlukan formulasi yang lebih cermat dalam memprediksi situasi tersebut,” disampaikan oleh Rofi' Munawar dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (29/8).


Kata dia, banyak ketidakpastian dan berbagai faktor, seperti geopolitik di negara penghasil minyak seperti Iran dan Venezuela, kebijakan pengendalian produksi minyak anggota OPEC, dan kelanjutan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.

Selain itu, perlu juga dicermati faktor pemulihan kondisi perekonomian dunia yang telah menyebabkan harga minyak sulit diprediksi. Adapun saat ini harga WTI sekitar 65 dolar AS per barrel sementara Brent sekitar 72 dolar AS per barrel.

"Pemerintah wajib menyiapkan rencana untuk mengantisipasi perubahan harga ICP karena hal ini akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dan belanja subsidi energi bagi masyarakat,” jelasnya.

Rofi menilai bahwa pergerakan ICP di tahun 2019 masih akan fluktuatif, mengingat dinamika harga minyak dunia dan trend-nya ke depan, terutama juga akan sangat dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.

"Mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam memprediksi harga minyak dunia dan trend-nya ke depan, sehingga dapat dilakukan perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan ICP. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme lindung nilai (hedging),” tegasnya.

Angka lifting yang cenderung menurun tidak boleh dibiarkan terus. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang ekstra serius untuk mengatasi penurunan lifting ini. Perlu didorong usaha eksplorasi yang signifikan agar lifting minyak dapat ditingkatkan.

"Kebijakan Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memfasilitasi kemudahan regulasi bagi industri minyak untuk melakukan eksplorasi pencarian sumur-sumur minyak baru,” tukasnya. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya