Berita

Rofi Munawar/Net

Politik

Pemerintah Harus Cermat Tentukan Asumsi Harga Minyak 2019

RABU, 29 AGUSTUS 2018 | 08:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Asumsi harga minyak tahun 2019 yang ditetapkan pemerintah sebesar 70 dolar AS per barel harus dicermati secara serius.

Anggota DPR RI Komisi VII FPKS Rofi' Munawar menilai harga minyak dunia memang tengah berada di rentang angka tersebut. Namun demikian, perlu dicermati juga bahwa dalam satu tahun terakhir harga minyak dunia sangat dinamis.

“Di tengah asumsi APBN yang sangat konservatif tentu diperlukan formulasi yang lebih cermat dalam memprediksi situasi tersebut,” disampaikan oleh Rofi' Munawar dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (29/8).


Kata dia, banyak ketidakpastian dan berbagai faktor, seperti geopolitik di negara penghasil minyak seperti Iran dan Venezuela, kebijakan pengendalian produksi minyak anggota OPEC, dan kelanjutan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.

Selain itu, perlu juga dicermati faktor pemulihan kondisi perekonomian dunia yang telah menyebabkan harga minyak sulit diprediksi. Adapun saat ini harga WTI sekitar 65 dolar AS per barrel sementara Brent sekitar 72 dolar AS per barrel.

"Pemerintah wajib menyiapkan rencana untuk mengantisipasi perubahan harga ICP karena hal ini akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dan belanja subsidi energi bagi masyarakat,” jelasnya.

Rofi menilai bahwa pergerakan ICP di tahun 2019 masih akan fluktuatif, mengingat dinamika harga minyak dunia dan trend-nya ke depan, terutama juga akan sangat dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.

"Mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam memprediksi harga minyak dunia dan trend-nya ke depan, sehingga dapat dilakukan perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan ICP. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme lindung nilai (hedging),” tegasnya.

Angka lifting yang cenderung menurun tidak boleh dibiarkan terus. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang ekstra serius untuk mengatasi penurunan lifting ini. Perlu didorong usaha eksplorasi yang signifikan agar lifting minyak dapat ditingkatkan.

"Kebijakan Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memfasilitasi kemudahan regulasi bagi industri minyak untuk melakukan eksplorasi pencarian sumur-sumur minyak baru,” tukasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya