PBB: Pejabat Top Militer Myanmar Harus Menghadapi Tuduhan Genosida

Tokoh militer di Myanmar harus diselidiki atas dugaan genosida yang terjadi di negara bagian Rakhine serta kejahatan terhadap kemanusiaan di daerah lain di Myanmar.

Begitu bunyi laporan terbaru PBB yang dirilis awal pekan ini. Laporan itu dibuat berdasarkan ratusan wawancara terhadap warga minoritas muslim Rohingya.

Untuk diketahui bahwa kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap warga Rohingya menyebabkan setidaknya 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari kekerasan di negara itu dalam 12 bulan terakhir.

Laporan PBB itu menyebutkan bahwa ada enam tokoh militer senior Myanmar yang harus diadili karena kasus tersebut. Laporan yang sama juga mengkritik pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi yang merupakan peraih Nobel Perdamaian karena tidak campur tangan untuk menghentikan serangan.

Laporan itu menyerukan agar kasus ini segera diserahkan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Pemerintah Myanmar menolak laporan itu dan secara konsisten mengatakan operasinya menargetkan ancaman militan atau pemberontak. Namun laporan itu membantah klaim pemerintah Myanmar dan menyebut bahwa fakta yang ditemukan sangat mengejutkan.

"Kebutuhan militer tidak akan pernah membenarkan pembunuhan tanpa pandang bulu, geng memperkosa wanita, menyerang anak-anak, dan membakar seluruh desa," kata laporan itu.

Misi PBB tidak memiliki akses ke Myanmar untuk laporan itu, tetapi bergantung pada sumber-sumber seperti wawancara saksi mata, citra satelit, foto-foto dan video. [mel]