Berita

Foto: Aljazeera

Dunia

Pembicaraan Telepon PM Pakistan-Menlu AS Tuai Kontroversi

SABTU, 25 AGUSTUS 2018 | 14:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Percakapan telepon yang dilakukan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Perdana Menteri Pakistan yang baru terpilih Imran Khan telah menimbulkan kontroversi.

Pompeo memberi selamat kepada Khan pada hari Kamis (23/8) dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja dengan pemerintah baru untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

"Sekretaris Pompeo mengangkat pentingnya Pakistan mengambil tindakan tegas terhadap semua teroris yang beroperasi di Pakistan dan peran pentingnya dalam mempromosikan proses perdamaian Afghanistan," begitu keterangan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang panggilan telepon tersebut.


Tetapi pada hari Jumat (24/8), Menteri Luar Negeri Pakistan yang baru diangkat Shah Mahmood Qureshi menyanggah pernyataan Amerika Serikat itu.

"Kesan yang telah diberikan dalam siaran pers mereka, yang menyebutkan teroris yang beroperasi di Pakistan, sangat berbeda dengan kenyataan. Dan saya mengatakan ini dengan penuh keyakinan," kata Qureshi pada konferensi pers di ibukota, Islamabad.

Sebelumnya, dalam sebuah posting Twitter pada Kamis malam, Mohammad Faisal, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut siaran pers Departemen Luar Negeri "salah secara faktual" dan mendesak koreksi segera.

Sementara itu, Amerika Serikat menegaskan versi percakapan teleponnya.

"Mereka (Pakistan) adalah mitra penting. Menteri Luar Negeri itu memiliki panggilan yang baik dengan perdana menteri baru dan kami berharap untuk memiliki hubungan baik dengan mereka di masa depan," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert seperti dimuat Al Jazeera.

Amerika Serikat diketahui telah lama menuduh Pakistan menyediakan tempat persembunyian yang aman bagi anggota kelompok bersenjata Taliban Afghanistan dan jaringan Haqqani.

Pakistan membantah tuduhan itu, dengan mengatakan telah bertindak efektif terhadap semua kelompok bersenjata di wilayahnya. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya