Berita

Rizal Ramli/Net

Bisnis

Rizal Ramli: BPJS Kesehatan Bisa Diperbaiki

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 15:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ekonom senior DR. Rizal Ramli yakin pengelolaan keuangan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa diperbaiki.

Diketahui, beberapa tahun terakhir BPJS Kesehatan mengalami defisit. Pada tahun 2018, defisit diperkirakan mencapai Rp 16 triliun.

RR, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu bercerita sedikit tentang awal mula berdirinya BPJS Kesehatan.


Jelas dia, UU BPJS diundangkan pada tahun terakhir Presdien SBY menjabat yaitu 2014. UU itu adalah adalah hasil perjuangan kaum buruh dan para tokoh termasuk dia di dalamnya selama dua tahun.

"Hasil perjuangan serikat pekerja terutama KSPI, Said Iqbal, Rizal Ramli, Rieke dan dua dosen UI, Prof. Hasbullah Thabrany dan Dr. Sulastomo. Kami demonstrasi 200 ribuan orang di depan Istana dan DPR. Gedung DPR nyaris jebol. Barulah UU BPJS goal," kata RR di Jakarta, Jumat (24/8).

Menurut RR, UU BPJS 2014 dimulai dengan pendanaan under-funded, sehingga tidak aneh BPJS hari ini defisit.

Namun, dia percaya pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan tetap masih bisa diperbaiki di tengah perekonomian yang tidak baik saat ini.

"Negara-negara seperti Scandinavia memulai Social Security Sistem (sejenis BPJS) tahun 1860-an, saat mereka lebih miskin dibanding Indonesia 2014. Amerika mulai Social Security System tahun 1930, saat ekonomi AS lagi hancur-hancurnya," demikian RR. [rus]

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya