Berita

Trump/Net

Dunia

CEO Perusahaan Ternama AS Satu Suara Protes Kebijakan Imigrasi Ala Trump

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 07:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sangat berbahaya dan dapat meningkatkan ketidakpastian serta merusak pertumbuhan ekonomi.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh sekelompok pejabat eksekutif di perusahaan terbesar di Amerika Serikat dalam surat bersama yang ditujukkan pada Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen.

Dalam surat yang ditandatangani oleh 59 CEO termasuk Tim Cook dari Apple Inc (AAPL.O), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) Jamie Dimon dan Doug Parker dari American Airlines (AAL.O), para eksekutif mengatakan bahwa banyak dari karyawan mereka sekarang menghadapi ketidakpastian karena isu-isu seperti keputusan imigrasi yang tidak konsisten yang kemungkinan akan membatasi izin kerja untuk banyak imigran terampil.


Para CEO itu adalah bagian dari Business Roundtable, yang merupakan grup lobi dan saat ini diketuai oleh Dimon.

"Ketika pemerintah federal melakukan tinjauannya yang sah terhadap peraturan imigrasi, pemerintah harus menghindari perubahan yang mengganggu kehidupan ribuan karyawan yang taat hukum dan terampil, dan itu menimbulkan bahaya substansial terhadap daya saing Amerika Serikat," kata para CEO dalam surat bersama yang dirilis pekan ini,

"Bersama-sama, tindakan USCIS secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan jangka panjang yang telah mengikuti aturan dan yang telah diberi wewenang oleh pemerintah Amerika Serikat beberapa kali untuk bekerja di Amerika Serikat akan kehilangan statusnya," sambung surat tersebut seperti dimuat Reuters.

"Pada saat ketika jumlah lowongan pekerjaan mencapai puncak bersejarah karena kekurangan tenaga kerja, sekarang bukan waktu membatasi akses ke bakat," kata surat itu menambahkan.

Dalam surat yang sama, para CEO juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak mengubah aturan di tengah proses karena dapat mengakibatkan biaya dan komplikasi yang tidak perlu. [mel]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya