Berita

Trump/Net

Dunia

CEO Perusahaan Ternama AS Satu Suara Protes Kebijakan Imigrasi Ala Trump

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 07:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sangat berbahaya dan dapat meningkatkan ketidakpastian serta merusak pertumbuhan ekonomi.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh sekelompok pejabat eksekutif di perusahaan terbesar di Amerika Serikat dalam surat bersama yang ditujukkan pada Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen.

Dalam surat yang ditandatangani oleh 59 CEO termasuk Tim Cook dari Apple Inc (AAPL.O), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) Jamie Dimon dan Doug Parker dari American Airlines (AAL.O), para eksekutif mengatakan bahwa banyak dari karyawan mereka sekarang menghadapi ketidakpastian karena isu-isu seperti keputusan imigrasi yang tidak konsisten yang kemungkinan akan membatasi izin kerja untuk banyak imigran terampil.


Para CEO itu adalah bagian dari Business Roundtable, yang merupakan grup lobi dan saat ini diketuai oleh Dimon.

"Ketika pemerintah federal melakukan tinjauannya yang sah terhadap peraturan imigrasi, pemerintah harus menghindari perubahan yang mengganggu kehidupan ribuan karyawan yang taat hukum dan terampil, dan itu menimbulkan bahaya substansial terhadap daya saing Amerika Serikat," kata para CEO dalam surat bersama yang dirilis pekan ini,

"Bersama-sama, tindakan USCIS secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan jangka panjang yang telah mengikuti aturan dan yang telah diberi wewenang oleh pemerintah Amerika Serikat beberapa kali untuk bekerja di Amerika Serikat akan kehilangan statusnya," sambung surat tersebut seperti dimuat Reuters.

"Pada saat ketika jumlah lowongan pekerjaan mencapai puncak bersejarah karena kekurangan tenaga kerja, sekarang bukan waktu membatasi akses ke bakat," kata surat itu menambahkan.

Dalam surat yang sama, para CEO juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak mengubah aturan di tengah proses karena dapat mengakibatkan biaya dan komplikasi yang tidak perlu. [mel]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya