Berita

Trump/Net

Dunia

CEO Perusahaan Ternama AS Satu Suara Protes Kebijakan Imigrasi Ala Trump

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 07:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sangat berbahaya dan dapat meningkatkan ketidakpastian serta merusak pertumbuhan ekonomi.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh sekelompok pejabat eksekutif di perusahaan terbesar di Amerika Serikat dalam surat bersama yang ditujukkan pada Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen.

Dalam surat yang ditandatangani oleh 59 CEO termasuk Tim Cook dari Apple Inc (AAPL.O), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) Jamie Dimon dan Doug Parker dari American Airlines (AAL.O), para eksekutif mengatakan bahwa banyak dari karyawan mereka sekarang menghadapi ketidakpastian karena isu-isu seperti keputusan imigrasi yang tidak konsisten yang kemungkinan akan membatasi izin kerja untuk banyak imigran terampil.


Para CEO itu adalah bagian dari Business Roundtable, yang merupakan grup lobi dan saat ini diketuai oleh Dimon.

"Ketika pemerintah federal melakukan tinjauannya yang sah terhadap peraturan imigrasi, pemerintah harus menghindari perubahan yang mengganggu kehidupan ribuan karyawan yang taat hukum dan terampil, dan itu menimbulkan bahaya substansial terhadap daya saing Amerika Serikat," kata para CEO dalam surat bersama yang dirilis pekan ini,

"Bersama-sama, tindakan USCIS secara signifikan meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan jangka panjang yang telah mengikuti aturan dan yang telah diberi wewenang oleh pemerintah Amerika Serikat beberapa kali untuk bekerja di Amerika Serikat akan kehilangan statusnya," sambung surat tersebut seperti dimuat Reuters.

"Pada saat ketika jumlah lowongan pekerjaan mencapai puncak bersejarah karena kekurangan tenaga kerja, sekarang bukan waktu membatasi akses ke bakat," kata surat itu menambahkan.

Dalam surat yang sama, para CEO juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak mengubah aturan di tengah proses karena dapat mengakibatkan biaya dan komplikasi yang tidak perlu. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya