Berita

Bongkar Muat Beras/Net

Bisnis

Impor Beras Bertolak Belakang Dengan Semangat Serap Gabah Petani

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 04:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Izin impor beras sebanyak satu juta ton yang diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak selaras dan bertolak belakang dengan langkah Kementerian Pertanian (Kementan) menyerap gabah petani.

Pakar ekonomi pertanian asal Institute Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi bahkan menyebut kebijakan yang akan terlaksana dalam dua bulan ke depan itu juga tidak selaras dengan visi Presiden Joko Widodo.

"Kebijakan ini tidak mematuhi visi Nawacita Presiden Joko Widodo yang salah satunya menolak impor," katanya kepada wartawan, Kamis (23/8).


Menurut Gandhi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman perlu segera melakukan dua pola kerja agar kebijakannya yang komitmen mengedepankan produksi beras petani lokal mempunyai landasan kokoh untuk bisa mengimbangi alasan impor dari Kemendag.

Pertama, dengan melakukan konsolidasi petani untuk mengetahui kondisi panen padi petani, sehingga bisa diperkirakan apakah masih diperlukan impor beras guna memenuhi stok nasional.

"Kalau ternyata cukup, bakal menjerit petani dengan dilakukannya impor. Kalau Amran Sulaiman sudah mengonsolidasikan petani, berarti kan langsung mendengar dari suara petani. Bukan suaranya Menteri," ucap Gandhi.

Kemudian upaya kerja kedua yang bisa dilakukan Amran Sulaiman, dengan mendorong dan memotori segera terwujudnya program diversifikasi pertanian di Tanah Air.

Dengan program itu, petani tidak akan lagi bergantung pada beras sebagai konsumsi nasional di seluruh daerah, tapi justru menyesuaikan dengan tradisi sumber daya lokal.

Lebih lanjut, Gandhi menilai impor beras 1 juta ton yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan, harus benar-benar dipastikan sudah berdasarkan keputusan langsung dari Amran Sulaiman.

Apalagi, kata Gandhi, hingga saat ini harga beras di pasaran masih stabil dan belum ada keluhan lonjakan harga. Secara data juga dikabarkan masih cukup memenuhi stok beras nasional.

"Karena setahu kita semua, Amran Sulaiman itu Menteri yang semangatnya tegas menolak impor. Prioritasnya kan pemberdayaan petani agar meningkatkan produksi padinya," ujar Gandhi. [fiq]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya