Berita

Idrus Marham/RMOL

Nusantara

Inilah Alasan Gempa NTB Tidak Ditetapkan Bencana Nasional Versi Menteri Sosial

KAMIS, 23 AGUSTUS 2018 | 17:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Gempa bumi di Nusa Tenggara Barat tidak bisa dikategorikan sebagai bencana nasional dengan pertimbangan kerja penanganan dari pemerintah daerah.

Demikian ditegaskan Menteri Sosial RI, Idrus Marham saat ditemui di kanton Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Gambir, Jakarta, Kamis (23/8).

"Kita tetapkan bencana NTB ini bencana daerah, karena pemerintahnya tetap bekerja produktif," ujar Idrus.


Idrus menjelaskan negara baru bisa menyatakan satu bencana menjadi bencana nasional apabila pemerintah daerah sudah tidak mampu, dan mengajukan hal tersebut pada Presiden.

"Lah, sekarang gubernurnya masih ada, masih efektif, wagubnya, bupati-bupatinya, walikotanya, kapoldanya, kemudian ada Pangdam IX Udayana, semua ini masih bekerja semuanya," jelasnya.

Meskipun berstatus sebagai bencana daerah, kata Idrus, penanganan tanggap darurat tetap dibantu pemerintah pusat demi mengamankan masyarakat yang terdampak bencana.

"Bantuan untuk kebutuhan baik untuk tanggap darurat dan pemuliahan sudah dipenuhi dari pusat," tukas politisi Golkar itu. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya