Berita

Dahlan Iskan

Doktrin Deng Untuk Meng Xiang Xi

RABU, 22 AGUSTUS 2018 | 05:03 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

APA hubungan tas dan rahasia keamanan. Tidak ada!

Ini tidak masuk akal.

Yang mengatakan itu: pengusaha tas. Asal Amerika. Pabriknya di Tiongkok. Merknya Gear. Khusus untuk pilot. Atau Pramugari.

''Kami tidak mungkin pindah ke negara lain,'' ujar Ross Bishop, pengusaha tas itu. Senin kemarin.

Kebetulan minggu ini memang 'minggu hearing'. Di Washington DC. Khusus untuk mendengarkan pendapat umum. Tentang hukuman baru bagi Tiongkok. Yang akan diberlakukan September depan.


Yang mengadakan acara itu kementerian perdagangan. Amerika. Yang diundang 350 orang. Pedagang. Industrialis. Akademisi. Ahli hukum. Bergantian.

Senin kemarin giliran Ross Bishop. Ia blak-blakan. Menentang hukuman itu. ''Kami ini marah. Dan frustrasi,'' ujar Bishop.

''Rencana itu bencana bagi kami. Itu menghancurkan keuangan kami,'' tambahnya.

Saat dengar pendapat itu berlangsung ada kejutan di tempat lain. Di Gedung Putih. Presiden Trump mengatakan ''tidak ada time frame kapan perang dagang ini akan berakhir''.

Trump memang sudah minta. Minggu ini daftarnya harus sudah final: barang apa lagi yang akan dikenakan tambahan bea masuk. Yang totalnya bernilai USD 200 miliar.

Itulah rencana hukuman tahap tiga. Akan mencakup tekstil. Apparel. Tas. Aksesori. Dan banyak lagi.

Hukuman itu dilanjutkan karena Tiongkok bandel. Selalu membalas. Di setiap tahap. Dengan balasan setimpal. Tit-for-tat.

David Matheson juga melawan. Pabrik kulitnya di Tiongkok. Untuk ekspor ke Amerika. Leather Miracle.

''Tidak ada tempat lain. Di Tiongkok pekerja jenis ini tak tergantikan. Mereka sudah seperti seniman,'' ujar Matheson.

Media Amerika mengutipnya secara luas. Hasil dengar pendapat itu.

''Tim kerja mereka sudah terbentuk. Tidak tergantikan,'' katanya.

Tentu tidak hanya tim kerja. Juga network. Satu produk itu hasil kerja dari banyak tim. Di banyak pabrik. Di berbagai lokasi. Membentuk jaringan seperti itu tidak mudah. Kalau pindah negara harus merintis lagi. Dari awal.

Karen Giberson juga didengar pendapatnya. Hari itu. Dia mewakili 300 pengusaha aksesori. ''Bidang kami ini tidak ada hubungannya dengan rahasia keamanan,'' ujar Giberson.

Sejak awal Trump sering menegaskan: Tiongkok harus dihukum. Ada pelanggaran hak cipta. Perdagangan tidak fair. Bikin defisit neraca. Pencurian teknologi.

Semua itu membahayakan keamanan negara.

Tapi, intinya, Amerika tidak rela. Kalau tahun 2025 nanti tiba. Tiongkok tidak butuh lagi Amerika.

Tiongkok belakangan memang lupa. Pada doktrin suhu mereka: Deng Xiaoping. Yang selalu mengatakan filsafat ini: sembunyikan keunggulanmu, pupuk terus kekuatanmu.

Tiongkok belakangan memang agresif. Sangat. Menonjolkan kehebatannya. Di segala bidang: ekonomi, cashless, pertanian, persenjataan, kereta, tol, jembatan, dan apa saja.

Puncaknya: pengumuman ini. ''Made in China 2025''.

Yang merupakan inti dari doktrin Xi Jinping: 中国梦. Mimpi Tiongkok.

''Produk kami ini tidak ada hubungannya dengan Made In China 2025,'' ujar Stephen Lang. Juga pengusaha Amerika. Yang ikut didengar Senin lalu. Yang pabriknya di Tiongkok. Yang usahanya: pesta perkawinan. Untuk diekspor ke Amerika.

Stephen mewakili 400 pengusaha. Yang tergabung dalam America Bridal Prom Industry Association.

''Dalam sejarah, perang tarip itu kontra produktif. Sudah terbukti,'' kata Stephen.

''Hukuman itu tidak akan bisa jalan,'' tambahnya.

Pengenaan tarif impor tambahan itu memang tidak sepenuhnya memukul Tiongkok. Yang 40 persen memukul pengusaha asing di Tiongkok.

Karena itu Stephen bicara begini: Ini sama saja dengan Trump memerintahkan kami. Agar ikut berbaris. Untuk ditembaki.

Setelah perang berlangsung dua bulan Tiongkok tampak berubah. Doktrin 'sembunyikan kehebatan, pupuk kekuatan' seperti diperhatikan.

Kampanye Made In China 2025 tidak terlihat lagi. Tapi tit-for-tat tidak berhenti.[***]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya