Berita

Bantuan kemanusiaan untuk Korut/Net

Dunia

Bantuan Kemanusiaan Untuk Korut Nyaris Terhenti Tahun Ini

SELASA, 21 AGUSTUS 2018 | 10:07 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara hampir terhenti tahun ini karena Amerika Serikat meningkatkan penegakan sanksi. Padahal ada peringatan tentang potensi krisis pangan dan meningkatkan hubungan dengan Pyongyang.

Sanksi internasional yang dikenakan atas program senjata nuklir Korea Utara secara teknis sebenarnya tidak mencakup kegiatan kemanusiaan dan PBB baru-baru ini mengadopsi proposal Amerika Serikat yang dirancang untuk merampingkan persetujuan untuk pengiriman bantuan.

Tetapi interpretasi yang ketat atas sanksi Amerika Serikat membatasi transaksi perbankan dan pengiriman ke Pyongyang. Bukan hanya itu, ada larangan perjalanan bagi warga Amerika Serikat, telah secara efektif menutup operasi Korea Utara dari sebagian besar kelompok bantuan.


Larangan pengiriman benda-benda logam, mulai dari alat diagnostik kesehatan hingga sendok dan pemotong kuku, membuatnya hampir tidak mungkin untuk memberikan perawatan kesehatan dasar ke Korea Utara. Selain itu, sulit juga memasukkan suku cadang mesin pertanian, rumah kaca dan ambulans.

"Rejim sanksi memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan pada operasi kemanusiaan dan kegiatan bantuan dan bantuan, terutama runtuhnya saluran perbankan dan penundaan dalam memindahkan pasokan ke negara itu," kata Mazen Gharzeddine, yang mengawasi operasi Korea Utara pada Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut Kantor Pelacakan Keuangan Urusan Kemanusiaan Urusan Kemanusiaan, dana total dari PBB dan kegiatan LSM di Korea Utara telah turun dari 117,8 juta dolar AS pada 2012 menjadi 17,1 juta dolar AS sepanjang tahun ini.

Sementara itu, American Friends Service Committee (AFSC), sebuah LSM yang bermarkas di Philadelphia yang telah menjalankan proyek pertanian di Korea Utara selama 20 tahun, mengatakan bahwa pihaknya telah menghentikan programnya tahun ini untuk pertama kalinya karena ketidakmampuan untuk mengirim pasokan atau melakukan perjalanan ke negara tersebut.

Badan amal lainnya, Save the Children yang berkantor pusat di London, yang menyediakan makanan, perawatan kesehatan dan bantuan bencana, ditarik keluar pada November karena alasan kendala operasional.

Selain itum Global Fund yang berbasis di Jenewa telah menyalurkan lebih dari 105 juta dolar AS sejak 2010 untuk memerangi tuberkulosis dan malaria. Global Fund menutup operasi Korea Utara pada bulan Juni karena risiko dalam penggelaran sumber daya dan kurangnya akses dan pengawasan untuk penarikan. Demikian seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya