Berita

Javad Zarif/Reuters

Dunia

Menlu Zarif: Sejarah AS-Iran Di Masa Lalu Tidak Akan Terulang

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 | 11:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif menekankan bahwa Kelompok "Action Group" atau Kelompok Aksi Iran yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bertujuan untuk menggulingkan Republik Islam. Namun dia memasikan bahwa Kelompok Aksi itu akan gagal.

Hal itu disampaikan oleh Zarif pada ulang tahun ke-65 dari kudeta yang didukung Amerika Serikat. Dia membandingkan sanksi baru Amerika Serikat terhadap Teheran yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump dengan kudeta tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Iran, Mohammed Mossadegh. Zarif mengatakan Tehran tidak akan membiarkan sejarah terulang.

"65 tahun yang lalu hari ini, Amerika Serikat menggulingkan pemerintahan demokratis Dr. Mossadegh, memulihkan kediktatoran dan menundukkan Iran selama 25 tahun ke depan. Sekarang sebuah 'Kelompok Aksi' bermimpi melakukan hal yang sama melalui tekanan, misinformasi dan hasutan. Tidak akan lagi," tegasnya seperti dimuat Reuters.


Diketahui bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Kamis pekan lalu menunjuk penasihat kebijakan senior Brian Hook sebagai perwakilan khusus untuk Iran yang bertanggung jawab atas Kelompok Aksi Iran untuk mengoordinasikan kampanye tekanan Trump terhadap Republik Islam menyusul penarikan Washington dari kesepakatan nuklir internasional dengan Teheran.

Amerika Serikat dan Inggris mengatur penghapusan Mossadegh setelah ia bertindak untuk menasionalisasi industri minyak Iran, memulihkan kekuasaan Shah Mohammed Reza Pahlavi. Syah yang didukung Barat digulingkan dalam Revolusi Islam 1979 di Iran.

Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengatakan kudeta itu adalah pelajaran sejarah terbaik yang tidak bisa dipercaya oleh orang Amerika. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya