Berita

PM Pakistan/Reuters

Dunia

PM Baru Pakistan Ajak Warga Berhemat Demi Kurangi Utang Negara

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 | 10:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Pakistan yang baru Imran Khan menyerukan kepada orang kaya Pakistan untuk mulai membayar pajak. Pasalnya, Pakistan akan memulai upaya penghematan untuk mengurangi utang.

Dia memulai upaya penghematan dengan menjual armada mobil anti pelurunya.

Dalam pidato pertamanya kepada negara sebagai perdana menteri, Khan menetapkan visinya untuk "Pakistan Baru" dan berbicara panjang lebar tentang perlunya membentuk kembali negara dengan memperkenalkan sistem kesejahteraan Islam, mengurangi kemiskinan dan memangkas tingkat utang yang tinggi.


"Kami telah membentuk kebiasaan buruk hidup dengan pinjaman dan bantuan dari negara lain," kata Khan, berbicara di bawah potret pahlawannya dan pendiri Pakistan Muhammad Ali Jinnah seperti dimuat Reuters.

“Tidak ada negara yang bisa sejahtera seperti ini. Sebuah negara harus berdiri sendiri," tambahnya.

Khan yang saat ini berusia 65 tahun diketahui adalah mantan legenda kriket Pakistan. Dia mengambil sumpah sebagai perdana menteri yang baru setelah partainya menyapu kekuasaan dalam pemilihan bulan lalu.

Sebagai seorang penghasil gaya hidup, daya tarik Khan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di belakang dorongan anti-korupsi, yang telah bergaung dengan pemilih muda dan kelas menengah yang berkembang Pakistan.

Namun Khan telah mewarisi sejumlah masalah sebagai perdana menteri baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk krisis mata uang yang merebak dan hubungan yang berantakan dengan sekutu bersejarah Pakistan, Amerika Serikat.

Khan tidak menjelaskan rencana kebijakan untuk mengatasi kesengsaraan mata uang yang diperkirakan analis akan memaksa Pakistan untuk mencari bailout Dana Moneter Internasional (IMF) yang lain. Sebaliknya, Khan fokus pada utang dan mengatakan mantan gubernur bank sentral Ishrat Husain akan memimpin tugas-kekuatan untuk mendorong penghematan. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya