Berita

PM Pakistan/Reuters

Dunia

PM Baru Pakistan Ajak Warga Berhemat Demi Kurangi Utang Negara

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 | 10:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Pakistan yang baru Imran Khan menyerukan kepada orang kaya Pakistan untuk mulai membayar pajak. Pasalnya, Pakistan akan memulai upaya penghematan untuk mengurangi utang.

Dia memulai upaya penghematan dengan menjual armada mobil anti pelurunya.

Dalam pidato pertamanya kepada negara sebagai perdana menteri, Khan menetapkan visinya untuk "Pakistan Baru" dan berbicara panjang lebar tentang perlunya membentuk kembali negara dengan memperkenalkan sistem kesejahteraan Islam, mengurangi kemiskinan dan memangkas tingkat utang yang tinggi.


"Kami telah membentuk kebiasaan buruk hidup dengan pinjaman dan bantuan dari negara lain," kata Khan, berbicara di bawah potret pahlawannya dan pendiri Pakistan Muhammad Ali Jinnah seperti dimuat Reuters.

“Tidak ada negara yang bisa sejahtera seperti ini. Sebuah negara harus berdiri sendiri," tambahnya.

Khan yang saat ini berusia 65 tahun diketahui adalah mantan legenda kriket Pakistan. Dia mengambil sumpah sebagai perdana menteri yang baru setelah partainya menyapu kekuasaan dalam pemilihan bulan lalu.

Sebagai seorang penghasil gaya hidup, daya tarik Khan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di belakang dorongan anti-korupsi, yang telah bergaung dengan pemilih muda dan kelas menengah yang berkembang Pakistan.

Namun Khan telah mewarisi sejumlah masalah sebagai perdana menteri baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk krisis mata uang yang merebak dan hubungan yang berantakan dengan sekutu bersejarah Pakistan, Amerika Serikat.

Khan tidak menjelaskan rencana kebijakan untuk mengatasi kesengsaraan mata uang yang diperkirakan analis akan memaksa Pakistan untuk mencari bailout Dana Moneter Internasional (IMF) yang lain. Sebaliknya, Khan fokus pada utang dan mengatakan mantan gubernur bank sentral Ishrat Husain akan memimpin tugas-kekuatan untuk mendorong penghematan. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya