Berita

Hun Sen (tengah)/Reuters

Dunia

Partai Berkuasa Kamboja Kantongi Semua Kursi Parlemen

KAMIS, 16 AGUSTUS 2018 | 10:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa di Kamboja berhasil memenangkan seluruh kursi parlemen yang berjumlah 125 kursi dalam pemilihan nasional pada bulan Juli kemarin.

Hal itu diumumkan oleh Komite Pemilu Nasional (NEC) Kamboja pekan ini. Namun pihak oposisi menilai hasil tersebut tidak sah.

Juru bicara NEC Dim Sovannarom mengatakan kepada Reuters bahwa CPP memenangkan semua kursi dan mengambil 4,8 juta dari 6,9 juta suara.


Selain itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan pemungutan suara pemilu itu tidak bebas atau adil mengingat tidak adanya penantang signifikan bagi Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memerintah negara itu selama lebih dari tiga dekade.

Tuduhan itu bukan tanpa alasan, mengingat satu-satunya partai oposisi yang layak, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), dibubarkan tahun lalu oleh Mahkamah Agung dan 118 anggotanya dilarang politik selama lima tahun.

Pemimpin CNRP Kem Sokha dipenjara atas tuduhan makar pada bulan September. Dia tetap dalam penahanan pra-sidang.

Bukan hanya itu, Pihak berwenang juga meluncurkan tindakan keras menjelang pemungutan suara yang menargetkan organisasi non-pemerintah, kelompok hak asasi manusia dan media independen.

CPP akhirnya memperebutkan pemungutan suara bersama dengan 19 partai lainnya, yang tidak ada yang sangat kritis terhadap pemerintah.

Menurut NEC, jumlah pemilih adalah 83 persen, naik dari 69,6 persen pada pemilihan sebelumnya pada tahun 2013. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya