Berita

Foto/Net

Bisnis

Kilang TPPI Mau Dihidupkan Lagi

Mati Suri 2 Tahun
SELASA, 07 AGUSTUS 2018 | 10:52 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah berencana menghidupkan kembali kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Kilang itu sudah mati suri sejak dua tahun lalu. Kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widya­wati, membahas hal tersebut.

Ani-panggilan akrab Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya ingin menyelesaikan masalah utang yang dihadapi PT TPPI, anak usaha PT Tuban Petro­chemical Industries (TPI).

"Pemerintah mencari mekanisme yang sesuai agar masalah utang TPPI bisa sele­sai. Langkah itu perlu diambil agar perusahaan bisa berjalan," ungkap Ani.


PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) mencatat total utang TPPI pada 2012 lalu sebesar Rp 17,88 triliun. Utang itu terdiri dari total utang pokok, bunga dan denda yang harus dibayar­kan kepada 362 kreditur. PT Pertamina (Persero) menjadi kreditur terbesar dengan nilai Rp 6,57 triliun.

Tak hanya soal utang, mantan Direktur Bank Dunia tersebut menjelaskan, pemerintah juga ingin menyelesaikan masalah kepemilikan saham.

Sekadar informasi, Pertamina memiliki saham TPPI sebe­sar 70 persen dan pemerintah melalui PPA menggenggam 100 persen saham di TPI setelah TPI dinyatakan gagal bayar (default) atas obligasi multiyears senilai Rp734 miliar.

"Di situ ada kepemilikan Per­tamina dan pemerintah, kepemi­likan saham bisa klir agar pe­rusahaan bisa terus berlanjut," tuturnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menambahkan, penye­lesaian utang TPPI sangat penting dilakukan agar perusahaan bisa menambah permodalan. Pemerintah ingin aset TPPI bisa optimal sehingga kapasi­tas produksi petrokimia-nya bertambah.

Menurutnya, produksi petro­kimia bisa menjadi substitusi impor bagi bahan baku industri kimia dalam negeri yang selama ini dianggap membebani neraca perdagangan. Dalam lima bulan pertama 2018 saja, impor bahan kimia tercatat 9,47 miliar dolar AS dan berperan 15,19 persen terhadap total impor 62,34 miliar dolar AS.

"Karena mencari modal susah, makanya utang itu harus segera diselesaikan," jelasnya.

Dalam jangka panjang, lan­jut Isa, rencananya TPPI akan dijadikan penopang industri petrokimia nasional. Jika ren­cana itu berjalan dengan mulus, diharapkan TPPI bisa memberi­kan kontribusi yang signifikan terhadap untuk memperkuat cadangan devisa. Sehingga Indo­nesia lebih tangguh menghadapi tekanan gejolak nilai tukar mata uang. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya